Bantul, IDN Times - Dihentikannya penyelidikan dugaan politik uang yang dilakukan pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Bantul nomor urut 02, Suharsono-Totok Sudarto, oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul membuat kubu lawan geram.
Tim advokasi paslon nomor urut 1, Abdul Halim Muslih-Joko B Purnomo, menolak dengan tegas alasan penghentian penyelidikan kasus tersebut. Mereka pun melaporkan Bawaslu Bantul ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Masalah keaslian video, Juru bicara tim advokasi paslon nomor urut 1, Suyanto Siregar, mengatakan bukti video dugaan money politics merupakan video asli yang ditransfer dari saksi kepada Bawaslu Bantul.
"Kami mendampingi saksi Eko saat dipanggil Bawaslu dan video itu benar ditransfer dari gawai milik saksi yang diketahui merupakan pembuat video tersebut," ujarnya kepada wartawan di Tembi, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (1/12/2020).
"Kami juga keberatan untuk menentukan asli atau tidaknya alat bukti (video), dari kuasa hukum terlapor juga bisa mengajukan saksi ahli. Jika Bawaslu kemudian mengatakan untuk membuktikan keaslian butuh waktu karena perkara di Bawaslu dibatasi 14 hari maka kerja Bawaslu sangat tidak profesional," tambahnya lagi.
Terkait dengan keterangan saksi yang tidak sesuai, ia menyatakan keterangan saksi pelapor yakni Kevin dengan keterangan saksi Eko dan juga Mustofa saksi lainnya berkesesuaian. Selain itu, Cabup Suharsono juga sudah membenarkan video tersebut.
"Jadi bagaimana video itu bisa dikatakan tidak asli karena tidak dibantah oleh saksi Cabup Suharsono jadi kami keberatan sekali atas keputusan Bawaslu Bantul," ujarnya.
Suyanto mengatakan, pihaknya mendesak Bawaslu Bantul untuk membuka kembali proses penyelidikan. Ia menilai ada kejanggalan dalam proses penyelidikan dari Bawaslu Bantul yang tidak profesional dan menciderai demokrasi di Bantul.
"Kita juga telah mengirimkan surat kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu agar mengusut tuntas ketidakprofesionalan Bawaslu Bantul dan keberpihakannya pada salah satu paslon peserta pilkada," tegasnya.
Ia juga mengharapkan agar relawan, simpatisan, dan masyarakat pendukung paslon nomor urut 1 tidak terbawa emosi terkait dengan putusan Bawaslu Bantul agar pelaksanaan Pilkada Bantul tetap berjalan dengan aman dan tertib. Namun, kata dia, jika ada yang mencoba melakukan politik uang, silakan laporkan dengan barang buktinya.
"Jangan bertindak di luar hukum. Serahkan semua permasalahan di Bawaslu kepada tim advokasi paslon nomor urut 1 agar penyelesaian juga sesuai dengan hukum yang berlaku."
Terpisah, Sekretaris Tim Pemenangan Paslon 2, Darwinto berharap pilkada Bantul tetap berlangsung aman dan damai. Meski, diakuinya banyak narasi di media sosial yang menyudutkan keputusan Bawaslu yang menghentikan penyelidikan kasus video dugaan politik uang dari paslon 2.
"Kalau yang panas biar di media sosial, kami tidak terpancing dan kami akan berkomitmen untuk menjaga pilkada tetap damai dan rakyat Bantul adalah saudara semua," ujar Darwin yang juga Sekretaris DPC Partai Gerindra Bantul.
"Saya menghargai berbagai langkah yang akan ditempuh oleh paslon 1 terkait putusan Bawaslu karena sesuai dengan undang-undang juga dimungkinkan, seperti melakukan gugatan kepada Bawaslu Bantul," tambahnya lagi.