Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye Anies: Silakan Masyarakat Menilai

Anies mengaskan, pihaknya ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, dimana semua yang menjalankan kewenangan merujuk pada aturan hukum. Bukan merujuk pada selera, dan kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, serta kemungkinan pada kelompoknya.

"Bernegara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan pada aturan hukum. Aturan hukumnya bagaimana. Inikan bukan selera saya setuju, atau tidak setuju. Aturan hukumnya bagaimana karena kita ingin negara hukum," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Anies mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk menyampaikan penjelasan tentang yang disampaikan Presiden Joko Widodo apakah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak. "Karena negara kita diatur menggunakan hukum, jadi kita rujuk pada aturan hukum saja, nanti setelahnya masyarakat bisa menilai," ungkap Anies.

Anies menilai jika tidak berdasar hukum, hanya akan mengatakan apa yang dilakukan Jokowi benar atau salah, berdasar pandangan subjektif masing-masing. "Negara ini negara hukum, pakai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh ya berarti ya tidak boleh. Kalau aturan hukumnya bilang boleh ya berarti boleh," ungkap Anies.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye di tahun politik. Menurutnya, itu menjadi pilihan individu presiden.

"Semua itu pegangannya kalau aturan boleh silakan. Kalau tidak boleh sudah jelas itu. Presiden tidak boleh (berkampanye)? Boleh berkampanye, boleh. Tapi dilakukan atau tidak terserah individu masing-masing," ujar Jokowi di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi mengatakan, presiden, menteri atau pejabat publik lainnya bisa berkampanye asalkan jangan menggunakan fasilitas negara. "Ya boleh saja saya kampenye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," katanya.