Bantul, IDN Times - Organisasi masyarakat Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) Yogyakarta menyatakan golput alias tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 17 April 2019 mendatang.
Lalu apa tanggapan KPU Bantul atas pernyataan golput dari KPR itu ?
Ketua KPU Bantul, DI Yogyakarta, Didik Joko Nugroho mengatakan pemilu adalah hak bukan menjadi kewajiban bagi masyarakat yang telah memiliki hak pilih, namun yang ingin didorong KPU adalah pemilu merupakan ruang konstitusional bagi warga negara untuk berkontribusi memperbaiki bangsa.
"Setiap pemilih sudah memiliki pandangan tersendiri namun sebenarnya ikut menggunakan suaranya dalam pemilu untuk mencari pemimpin yang terbaik,"ujarnya kepada IDN Times, Jumat (5/4).
Didik menambahkan, pemilu kali ini tidak hanya memilih capres dan cawapres namun juga memilih wakil rakyat dari jenjang kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat.
"Melalui wakil terbaik yang kita pilih maka wakil rakyat itu dapat mengubah UU Pemilu yang memungkinkan banyak alternatif capres dan cawapres yang bisa dipilih masyarakat bukan hanya ada dua calon saja,"katanya.
Lebih jauh Didik mengatakan KPU tetap mendorong agar masyarakat yang telah memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon pemimpin terbaik.
"Nah untuk mengontrol itu kita pilih wakil rakyat yang memang benar-benar mengetahui dan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya atau aspirasi dari KPR Yogyakarta sehingga apa yang diinginkan KPR Yogyakarta juga bisa terwujud. Jangan golput,"kata Didik.
Sebelumnya KPR menyatakan alasan golput yang mereka pilih karena ke dua kandidat capres dan cawapres sudah membuat kecewa. Mereka menilai capres Jokowi selama memimpin bersama Jusuf Kalla banyak menimbulkan konflik, sedangan capres Prabowo Subianto juga memiliki rekam jejak yang buruk selama masa orde baru.