Yogyakarta, IDN Times - PT Pertamina Patra Niaga merapikan proses pendataan konsumen pemakai LPG 3 kg agar tepat sasaran.
Manager Media dan Stakeholder Management PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengungkapkan pendataan konsumen LPG 3 kg dilakukan secara digital. "Sebelumnya catat biasa, yang beli siapa, ada KTP. Tidak ada klasifikasi siapa yang beli. Berapapun permintaan konsumen jadi dipenuhi," ungkap Heppy, Kamis (13/6/2024).
Heppy menjelaskan data awal LPG 3 kg tepat sasaran ini mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang mencakup dari desil 1 - 7. Dari data tersebut dikatakan Heppy ada 53 juta NIK. "Jadi kalau misal coba ke pangkalan, NIK dimasukkan, kalau masih data diterima, masuk desil 1 - 7," ungkap Heppy.
Ia menampik pembelian LPG 3 kg sulit dilakukan, masyarakat menurutnya tidak perlu membawa KTP fisik. "Bisa dari foto KTP saja, atau NIK dicatat, yang kita butuhkan NIK. Intinya itu," ungkap Heppy.
Heppy mengungkapkan untuk mendaftar Merchant Apps di pangkalan resmi juga bukan hal yang sulit. Dikatakannya petugas pangkalan bisa membantu konsumen untuk mendaftar. Data pendaftar ini disebut Heppy, penting untuk program subsidi tepat.
Saat ini, PT Pertamina Patra Niaga mencatat ada 43,1 juta NIK yang mendaftar subsidi tepat per 31 Mei 2024, sebanyak 88 persen dari pendaftar adalah sektor rumah tangga, atau sebanyak 36,9 juta NIK. Selain itu tercatat usaha mikro 6,04 juta NIK, petani sasaran 13,1 ribu NIK, nelayan sasaran 30,1 ribu NIK, dan pengecer 133,9 ribu NIK.
"(Penggunaan data) lebih referensi pemerintah saat menambah kuota, atau bisa nanti sistem pengaturan distribusi. Pemerintah nyocokin anggarannya," jelas Heppy.
PT Pertamina Patra Niaga menargetkan semua KK atau NIK dapat terdata dalam sistem yang ada. "Masih terus berjalan (pendataan), target semua KK maunya (terdata)," ungkap Heppy.
Heppy menambahkan pihaknya masih mengakomodir para pengecer. Ia tidak menampik pengecer cukup membantu untuk masyarakat yang masih kesulitan menjangkau pangkalan resmi.
"Realistis saja, beberapa tempat pangkalan belum menjangkau. Kami juga mengkaji apakah pengecer bisa diakomdir jadi pangkalan, masih diskusi dengan Kementerian bahkan dengan DPR," ungkap Heppy.
Heppy mengungkapkan kondisi di lapangan juga tidak mudah untuk mengubah dari pengecer ke pangkalan. "Dari konsumen sendiri, pengecer bisa mengantar sampai rumah, mereka gak sensitif dengan harga beda Rp2 ribu sampai rumah," ujarnya.