Indonesia Perlu Konsep Pertahanan Maritim dari Filosofi Jend Soedirman

Sekalipun Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan poros maritim, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dihadapi pada pemerintahan Prabowo Subianto kali ini.

Ali melanjutkan, perjalanan hidup Jenderal Soedirman yang menjunjung tinggi nilai ketahanan dan adaptasi strategis adalah warisan sekaligus sumber inspirasi dalam menegakkan kedaulatan maritim.

"Pernyataan Panglima Besar Soedirman, 'pertahankan rumah dan pekarangan kita sekalian', mengandung makna dan filosofi yang mendalam," kata Djodi melanjutkan sambutan KSAL.

"Ibarat laut teritorial Indonesia adalah pekarangan rumah yang harus dijaga, sementara batas teritorialnya adalah pagar untuk melindungi pekarangan tersebut. Layaknya pekarangan rumah sebagai bagian tak terpisahkan dari tempat tinggal, laut teritorial termasuk bagian dari wilayah NKRI yang wajib dilindungi dari segala ancaman," tegasnya.

Sementara itu Djodi sendiri dalam paparannya menekankan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi berbagai tantangan dalam hal pertahanan dan keamanan maritim.

Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Gangguan terhadap jalur ini dapat berdampak negatif pada perdagangan global dan perekonomian domestik.

Pada era modern, ancaman terhadap keamanan maritim tidak hanya bersifat tradisional seperti konflik militer, tetapi juga termasuk kejahatan siber, penyelundupan manusia, narkotika, dan terorisme. Ancaman-ancaman ini semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dalam sebuah konsep strategi pertahanan maritim.

Nilai-nilai dan Filosofi kepemimpinan Jenderal Soedirman, dapat menjadi dasar untuk merumuskan sebuah konsep pertahanan dan keamanan maritim. Dengan menerapkan filosofi ini, Indonesia tidak hanya dapat memperkuat pertahanan maritimnya melainkan juga membangun budaya keamanan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

"Hal ini sangat penting untuk memastikan kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebutuhan akan militer yang profesional, seperti yang disorot dalam diskusi yang sering dilaksanakan di berbagai sivitas akademika telah mencerminkan visi Jenderal Soedirman tentang kekuatan yang disiplin dan waspada yang siap menghadapi berbagai skenario geopolitik," paparnya.

Beberapa nilai utama kepemimpinan Jenderal Soedirman dan relevansinya dengan konsep pertahanan serta keamanan maritim antara lain, patriotisme-nasionalisme yang tinggi; keberanian dan keuletan menghadapi tantangan; kemandirian dan keteguhan dalam prinsip; kesederhanaan dan kejujuran; ketekunan juga kedisiplinan; komitmen dan integritas; serta kerjasama atau sinergitas.

Menurut Djodi, dapat disimpulkan bahwa konsep pertahanan dan keamanan maritim berbasis filosofi kepemimpinan Jenderal Soedirman menekankan pentingnya integrasi antara aspek militer dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia.

Selain kepemimpinan adaptif yang mendorong inovasi dan memiliki kemampuan mengelola tantangan, nilai Jenderal Soedirman ini juga dapat diwujudkan melalui sinergi antar instansi. Di mana TNI AL jadi penggerak utama dalam melibatkan masyarakat pesisir dalam upaya menjaga kedaulatan.

"Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam kepemimpinan Jenderal Soedirman. Jenderal Soedirman percaya bahwa rakyat adalah kekuatan utama dalam perjuangan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat pesisir untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan laut sangat diperlukan," paparnya.

Penguatan kapasitas TNI AL sebagai bagian dari kemandirian dan kekuatan maritim adalah perwujudan nilai berikutnya. Penguatan ini mulai dari modernisasi sistem persenjataan, hingga pengembangan infrastruktur serta teknologi.

"Kemudian pendidikan dan pelatihan merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga penegak hukum maritim di Indonesia. Pendidikan dan pelatihan merupakan fondasi penting dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia. Pendidikan mengenai pentingnya keamanan maritim harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang peran mereka dalam menjaga keamanan laut," ujarnya.

Sementara Ketua Yayasan Pangsar Soedirman, Tisa Bugianggri Soedirman mengungkapkan pengembangan sektor maritim di Indonesia itu sangat memerlukan kolaborasi antarstakeholder.

Oleh karenanya, yayasannya pun menggelar diskusi bertajuk 'Mewujudkan Pertahanan, Keamanan dan Kedaulatan Maritim yang Berkesinambungan Berpijak pada Filosofi Kepemimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman' ini.

Tujuannya, kata Tisa, merumuskan masukan berupa strategi pertahanan dan keamanan maritim yang lebih adaptif dan berkelanjutan yang mengambil semangat Jenderal Soedirman sebagai inspirasi.

Yayasannya, di satu sisi juga optimistis bahwa generasi muda dapat ikut menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.

"Semangat eyang Soedirman, saya pikir dulu berjuang tanah air juga buat generasi-generasi yang akan datang, ya jadi kayaknya kok saya lihat generasi-generasi sekarang itu tahunya nama jalan saja tanpa tahu sejarahnya gimana. Harapannya, mudah-mudahan nanti yang kami diskusikan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua termasuk di bidang kemaritiman ini," ujarnya.