IKD di Jogja Baru 1 Persen, Ini Upaya Dukcapil Capai Target

13 Sep 2023, 19:00 WIB

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menargetkan 25 persen wajib Kartu Identitas Penduduk (KTP) beralih menuju Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga akhir 2023. Saat ini, pencapaian IKD di Kota Yogyakarta baru menyentuh angka 1,68 persen atau sekitar 5.378 dari 320.260 penduduk Kota Yogyakarta yang telah memiliki KTP.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki, menyebut IKD sudah bisa digunakan untuk berbagai layanan publik seperti di stasiun, bandara, perbankan, BPJS serta Mal Pelayanan Publik (MPP) digital. Oleh karena itu, jajarannya tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi dan verifikasi terhadap penduduk yang sudah wajib KTP elektronik.

"Bahkan nanti ketika hendak mengakses MPP digital harus sudah menggunakan IKD. Karena manfaat IKD juga untuk meningkatkan digitalisasi serta mempercepat transaksi t dan pelayanan publik," ungkap Septi, saat jumpa pers di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (13/9/2023).

1. Upaya jemput bola dilakukan untuk mencapai target

Kegiatan verifikasi IKD di Kemantren Pakualaman. (Dok. Istimewa)

Pihaknya mengaku telah melakukan berbagai cara untuk merealisasikan target tersebut, salah satunya dengan upaya jemput bola. Ia ingin mendekatkan pelayanan proses verifikasi IKD ke wilayah sehingga masyarakat dapat melakukan aktivasi IKD dengan mudah dan cepat.

"Kami sudah selalu membuka warung untuk verifikasi IKD, termasuk di Dinas, Kemantren dan Kelurahan. Bahkan aparatur di lingkup kemantren dan kelurahan juga kami minta memberikan informasi secara kolektif mengenai kegiatan perkumpulan warga di wilayah masing-masing, agar petugas Dinas Dukcapil dapat melakukan sosialisasi sekaligus aktivasi dan verifikasi IKD,” jelas Septi.

2. IKD memudahkan akses data kependudukan dalam satu genggaman

ilustrasi KTP (IDN Times/Umi Kalsum)

Dokumen kependudukan dalam IKD adalah biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, dan akta keterangan kependudukan. Sehingga IKD bermanfaat untuk memudahkan akses data kependudukan tersebut dalam satu genggaman. Persyaratan aktivasi IKD yaitu memiliki ponsel android/IOS, sudah melakukan perekaman KTP-el dan menyiapkan nomor HP dan email.

Di samping memudahkan administratif pelayanan publik, Septi menjelaskan terkait keamanan data tersebut telah dilengkapi dengan sistem autentifikasi sehingga pemalsuan hingga kebocoran data di- pastikan minim terjadi.

"Untuk keamanan data IKD itu sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang sesuai dengan standar keamanan data. Kedua setiap membuka menu itu memerlukan pin serta dokumen tidak dapat di screenshot. Itu tiga hal yang menjanjikan dan Kementerian Dalam Negeri selalu berusaha untuk menjaga keamanan data penduduk," terangnya.

3. Cara pembuatan IKD

pexels.com/Zen Chung

Proses pembuatan IKD dengan cara melakukan registrasi di aplikasi IKD, memasukkan data nomor induk kependudukan, email dan nomor ponsel, serta dilanjutkan swafoto untuk verifikasi wajah. Setelah itu pindai QR Code melalui petugas Dinas Dukcapil dan jika berhasil warga akan mendapat email berisi kode rahasia yang harus dimasukkan untuk aktivasi.

“Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal HP hilang bisa melakukan pelaporan ke dukcapil untuk dilakukan pemblokiran dan kembali melaporkan apabila hp ditemukan atau ingin mengaktifkan IKD,” tambahnya.