Pelaksanaan Pilkada Dimulai, Ini Sikap Muhammadiyah Bantul
_600x400.jpg)
Ilustrasi pilkada serentak. IDN Times/Mardya Shakti
Intinya Sih...
- Maklumat PDM Bantul: Muhammadiyah netral dalam politik praktis, tetapi mendorong partisipasi warga dalam Pilkada 2024.
- Warga Muhammadiyah bebas mendukung paslon namun tidak boleh menggunakan atribut Muhammadiyah, dan diharapkan memilih secara cerdas dan bertanggung jawab.
- PDM Bantul mendorong warga Muhammadiyah untuk menggunakan hak pilihannya pada Pilkada 2024 demi kepentingan Muhammadiyah, meskipun tidak ada kader yang maju sebagai calon bupati/wakil bupati.
Bantul, IDN Times - Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bantul mengeluarkan maklumat bagi masyarakat Bantul khususnya warga Muhammadiyah terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Ketua PDM Bantul, Arba Riksawan Qomaru, mengatakan maklumat yang dikeluarkan berisi tiga hal. Pertama, Persyarikatan Muhammadiyah bersikap tegak-lurus dengan berteguh pada Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang mengamanatkan kepada segenap jajaran persyarikatan beserta seluruh organisasi otonomnya agar secara kelembagaan tidak terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis.
"Namun Muhammadiyah tetap berkewajiban mendorong proses politik damai dan berkeadaban yang tercermin dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan tetap menjaga kerukunan dan perdamaian," ujarnya di Gedung Dakwah, PDM Bantul, Kamis (26/9/2024).
1. Diminta berpartisipasi di Pilkada
Ketua PDM Bantul, Arba Riksawan Qomaru.(IDN Times/Daruwaskita)Qomaru menambahkan sikap kedua, PDM Bantul mendorong peran dan partisipasi warga Muhammadiyah di dalam Pilkada 2024. Peran ini berdasarkan pandangan bahwa peranan para kader dan warga Muhammadiyah di dalam Pilkada, merupakan hak politik pribadi atau kelompok warga Muhammadiyah yang dijamin oleh Undang-Undang, sehingga harus dihargai dan dijunjung tinggi, dan dijalankan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara selaras dengan kepentingan Muhammadiyah, di atas kepentingan pribadi atau golongan.
"Membebaskan warga Muhammadiyah untuk mendukung salah satu paslon namun tidak boleh menggunakan atribut Muhammadiyah," jelasnya.
2. Warga Muhammadiyah diminta datangi TPS
ilustrasi pilkada (IDN Times/Esti Suryani)Sikap ketiga, kata Qomaru, PDM Bantul mendorong seluruh warga Muhammadiyah yang berhak memilih, agar pada hari Rabu, 27 November 2024, mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka diminta menggunakan hak untuk menentukan pilihannya secara cerdas dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan Muhammadiyah.
Memilih secara cerdas, kata Qomaru, berarti sebelum memilih telah mencermati, memahami, dan mempertimbangkan track-record dan visi-misi para paslon. "Memilih secara bertanggung jawab, berarti menyadari posisi diri masing-masing sebagai warga, simpatisan, aktivis, jemaah, karyawan amal usaha, termasuk pimpinan Persyarikatan di semua lini untuk memahami dan mematuhi arahan Pimpinan Muhammadiyah," ungkapnya.
"Kita mendorong warga Muhammadiyah Bantul untuk memilih calon pemimpin yang benar-benar menunjukkan komitmennya bagi kepentingan Muhammadiyah," katanya.
Baca Juga: Bawaslu Bantul Umumkan Larangan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
3. Semua calon bersinggungan dengan Muhammadiyah
Calon bupati dan wakil bupati Bantul.(IDN Times/Daruwaskita)Menurut Qomaru tentang tidak adanya kader Muhammadiyah pada tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Bantul, ia menegaskan semua paslon cabup-cawabup Bantul bersinggungan dengan Muhammadiyah dengan latar belakang masing-masing seperti keluarga, pendidikan dan lainnya.
"Yang jelas kita mendorong warga Muhammadiyah untuk memilih calon yang berkomitmen terhadap gerakan Muhammadiyah dan lebih tinggi lagi berkomitmen membangun masyarakat secara keseluruhan," ucapnya.
Baca Juga: Kerugian Akibat Kecelakaan KA Taksaka di Bantul Capai Rp1,9 Miliar
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
