Anggaran Pilkada 2024 Bantul Rp52,1 M, Infrastruktur Nanti Dulu
Ilustrasi pilkada serentak. (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Bantul menganggarkan Rp52,1 milyar untuk biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dari jumlah tersebut, 40 persennya sudah dicairkan dan masuk ke rekening KPU dan Bawaslu pada Tahun Anggaran 2023. Sementara 60 persen sisanya baru akan dicairkan pada Tahun Anggaran 2024 mendatang.
1. Anggaran Pilkada ditanggung oleh pemerintah daerah
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih (Dok Kominfo Bantul)Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, merinci anggaran Pilkada 2024 tersebut untuk anggaran KPU sebesar Rp38,6 miliar dan Bawaslu Rp13,5 miliar. Menurutnya, anggaran Pilkada menjadi urusan pemerintah daerah.
"Jadi untuk anggaran Pilkada berasal dari APBD kabupaten sedangkan untuk pemilu langsung dari pemerintah pusat. Sehingga Pilkada bisa dikatakan urusannya daerah sehingga harus membiayai. Padahal beberapa daerah tidak punya anggaran, itu jadi masalah. Tapi Pilkada ini kan wajib sehingga daerah harus memberikan anggaran yang memadai," katanya, Minggu (12/11/2023).
2. Sudah dihitung dengan cermat
Ilustrasi Pilkada (IDN Times/Mardya Shakti)Menurut Halim, anggaran sebesar Rp52,1 miliar tersebut dianggap cukup untuk menyelenggarakan pilkada dengan lancar. Dengan dana tersebut, penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugasnya secara optimal, dan anggaran tersebut telah dihitung dengan tepat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Selain itu, anggaran juga sudah disesuaikan dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) untuk setiap item belanja. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu tidak akan mengalami kendala anggaran.
"Mudah-mudahan prosesnya lebih baik dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya," ucapnya.
Baca Juga: Bawaslu Bantul Catat Baru Ada 17 Kalurahan Anti Politik Uang
3. Terpaksa kesampingkan pembangunan infrastruktur
Pengaspalan ruas Jalan Bangunjiwo-Metes, Kasihan, Bantul.(IDN Times/Daruwaskita)Lebih lanjut, Halim menyatakan bahwa adanya alokasi anggaran untuk pilkada 2024 akan berdampak pada keterbatasan pembiayaan program-program lainnya, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.
Pada tahun 2021-2022, semua fokus anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19, sehingga pembangunan infrastruktur tertunda. Pada 2023, upaya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dilakukan, namun pada 2024, anggaran kembali tergerus untuk keperluan pilkada.
"Ya sudah ini memang kondisi pahit yang kita hadapi sehingga ada beberapa proyek infrastruktur yang belum selesai di tahun 2024 ini. Apalagi setelah saya memutuskan jalan-jalan desa diangkat menjadi jalan kabupaten sebab desa tidak mungkin punya anggaran untuk memperbaiki jalan-jalan yang statusnya jalan desa," pungkas dia.
Baca Juga: 4.300 Lembar Kotak Suara Pemilu Tiba di Gudang KPU Bantul
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
