Walhi: Infrastruktur Pengelolaan Sampah di DIY Masih Kurang
Tumpukan sampah di dekat Gembiraloka, Rejowinangun, Kotagede, Jumat (10/5/2024). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
Intinya Sih...
- Pemerintah DIY kurang dukung pengelolaan sampah dari hulu.
- Desentralisasi sampah di kabupaten/kota tidak didukung infrastruktur yang memadai.
- Minimnya lahan dan infrastruktur menjadi kendala penanganan sampah di Kota Yogyakarta.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta menilai dukungan pemerintah untuk mengelola sampah dari hulu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih kurang. Kurangnya dukungan tersebut membuat pengelolaan sampah di DIY belum bisa optimal.
"Pemda (Pemkot dan Pemkab) perlu men-support lebih, mengecek lebih serius. Permasalahan itu (sampah) agak rumit," ucap Kadiv Kampanye Walhi Yogyakarta, Elki Setiyo Hadi, Rabu (15/5/2024).
1. Dukungan infrastruktur masih kurang
TPST Tamanmartani. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)Elki mengatakan pengelolaan sampah ini menjadi isu yang terus berulang. Menurutnya penyelesaian masalah sampah ini harus ditangani dari hulunya. Desentralisasi sampah di kabupaten/kota menjadi langkah yang baik, namun sayangnya tidak didukung infrastruktur yang memadai.
"Sudah bagus ngomongi desentralisasi. Setelah desentralisasi setiap kanbupaten/kota apa sudah punya atau menyiapkan fasilitas infrastruktur? maupun model pengawasan?," ujar Elki.
Elki menilai infrastruktur untuk mendukung pengelolaan sampah di kabupaten/ kota tersebut masih kurang. Kondisi tersebut membuat pengelolaan sampah menjadi kurang baik.
2. Di Kota Jogja masalah infrastruktur jadi tantangan
Pengelolaan sampah di TPS 3R Nitikan. (Dok. Istimewa)Elki memberikan contoh permasalahan penanganan sampah di Kota Yogyakarta. Minimnya lahan hingga infrastruktur yang kurang menjadi kendala tersendiri di Kota Yogyakarta.
"TPS 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) Nitikan di Kota Jogja itu kan (awalnya) TPS 3R kecamatan, akhirnya dipakai kota. Skalanya kan sebenernya kecamatan, memang belum siap infrastruktur dan lain-lainnya," kata Elki.
Baca Juga: Menengok Pengelolaan Sampah di Nitikan Jogja Tiap Hari Kelola 75 Ton
3. Masyarakat belum bisa konsisten kelola sampah secara mandiri
Tumpukan sampaiIlustrasi sampah. (10/5/2024). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)Elki menyebut sebenarnya masalah sampah ini penanganan terbaik harus dimulai dari hulu atau dari masyarakat. Namun, sayangnya kendala yang dihadapi masyarakat juga sama, masalah infrastruktur pendukung hingga tidak adanya insentif membuat pengelolaan sampah tidak bisa konsisten.
"Di masyarkaat mengelola yang paling bisa dilakukan hari ini memilah, karena menyelesaikan di hulu perlu fasilitas dukungan pemerintah. Infrastruktur ini gak cuma bangunan, juga bagaimana sumber daya, support, insentif atau apa gitu seharusnya ada skema seperti itu. Karena kalau dilihat selama ini beberapa kayak model pengolahan percontohan saja," kata Elki.
Baca Juga: Pembuang Sampah di Nawungan Bantul Terima Sanksi Sosial
