Sosiolog UGM Nilai Pemasangan Baliho Caleg Pemilu Nambah Sampah
_600x400.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Pemasangan baliho yang mulai marak jelang kampanye Pemlihan Umum (Pemilu) 2024, menurut Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, dinilai tidak penting.
"Kampanye gak perlu urakan. Sekarang harus lebih edukatif lebih dialog, datang ke masyarakat, gak perlu banyak pasang baliho-baliho," kata Arie Sujito usai membuka Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru (PPSMB), di UGM, Senin (31/7/2023).
1. Caleg harus tampung aspirasi masyarakat secara langsung
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)Arie menyebut bakal calon yang berkontestasi di Pemilu 2024 hanya menghadirkan baliho, menurutnya tidak percaya diri, karena tidak berani ketemu rakyat. "Harusnya dia berani bertemu rakyat. Cuma masalahnya bagaimana jumlah yang banyak, itu artinya timses harus mampu create kampanye yang lebih oke," kata Arie.
Diungkapkan Arie, pemasangan baliho justru akan menambah sampah. "Iya itu sampah visual. Kita ini Jogja sudah banyak sampah, jadi nanti kalau sampah visual tambah ribut, nah demokrasi jangan dikotori oleh baliho-baliho yang sering gak berguna," ucap Arie.
2. Pemilu harus menjadi sebuah pembelajaran
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Diungkapkan Arie, penyelenggaraan Pemilu di tahun sebelumnya bisa menjadi pembelajaran. Isu yang seharusnya banyak dikiritisi menurut Arie, adalah seputar caleg maupun tim suksesnya, bukan dari sisi masyarakatnya.
"Karena kecenderungan pembelahan sosial dan kontroversi sebagian besar diproduksi atau reproduksi oleh para politisi dan calegnya. Oleh karena itu etika yang dimaksud sebetulnya bukan pekerjaan Bawaslu semata tapi juga harus kontrol publik," ungkap Arie.
Baca Juga: 8 Agenda Wisata Jogja Bulan Agustus 2023, Siapkan Dirimu!
3. Publik harus merasa memiliki Pemilu
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)Arie mengatakan tantangan ke depan adalah bagaimana masyarakat atau publik pemilih merasa memiliki pemilu. "Karena itu saya usul, sebetulnya ketika bicara etika politik, ajak masyarakat mengawasi mereka. Caranya ya tugas partai melalukan pendidikan politik," kata Arie.
Arie mengusulkan komponen masyarakat sipil, dunia kampus, kelompok jurnalis, ormas dan kelompok kepentingan, mampu mengajak masyarakat untuk mengingatkan bahwa Pemilu bukan sekadar pesta para caleg dan timses.
"Saya usul ini, tidak akan mungkin Bawaslu akan bisa menyelesaikan masalah ini. Kuncinya adalah bagaimana mengubah rakyat yang hanya jadi obyek berubah jadi subyek. Bagaimana mereka merasa kalau pilihan saya, kalau dimanipulasi di tingkat TPS maupun yang lain itu bisa protes," ungkap Arie.
Baca Juga: Guru Besar UGM: Perlu Mindset Tidak Ada Sampah, Semua Bisa Diolah
