Persentase Kemiskinan DIY Tertinggi se-Jawa, Ini Kata Pemda

Sejumlah langkah pengentasan kemiskinan dilakukan

Intinya Sih...

  • DIY menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa dengan persentase penduduk miskin 10,83% pada Maret 2024.
  • Jumlah penduduk miskin turun 0,21 poin persen dibandingkan Maret 2023, dan turun 0,66 poin persen dibandingkan September 2022.
  • Pemda DIY melakukan langkah pengentasan kemiskinan melalui bantuan biaya hidup bagi lansia, fokus pengembangan kawasan selatan DIY, dan sinergi antara OPD dalam penanganan kemiskinan.

Yogyakarta, IDN Times - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan persentase penduduk miskin 10,83 persen pada Maret 2024. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyebut telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan.

Diketahui persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 10,83 persen turun 0,21 poin persen, dibandingkan Maret 2023, dan turun 0,66 poin persen dibandingkan September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebanyak 445,55 ribu orang dan turun 2,9 ribu orang terhadap Maret 2023. Apabila dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2024 turun 18,1 ribu orang.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 10,29 persen dan naik 0,02 poin persen dibandingkan Maret 2023. Penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 12,49 persen dan turun 0,87 persen poin dibandingkan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 sebanyak 319,40 ribu orang, naik sebanyak 6,6 ribu orang dibandingkan Maret 2023. Sementara itu, jumlah penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebanyak 126,15 ribu orang atau mengalami penurunan 9,5 ribu orang dibandingkan Maret 2023.

1. Pemda DIY sebut telah lakukan berbagai langkah pengentasan kemiskinan

Persentase Kemiskinan DIY Tertinggi se-Jawa, Ini Kata PemdaSekda DIY, Beny Suharsono. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Sekretaris Daerah (Sekda DIY), Beny Suharsono menyebut sejumlah langkah telah dilakukan Pemda DIY, sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Seperti halnya bantuan biaya hidup bagi warga lansia melalui Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) yang menyasar 8 ribu orang.

Pemda DIY diketahui saat ini juga fokus pada pengembangan kawasan selatan DIY. Fokus pembangunan di wilayah selatan ini juga untuk menekan ketimpangan pembangunan di DIY. "Fokus pengembangan wilayah selatan ini diharap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan," ungkap Beny, Rabu (3/7/2024).

2. Kedalaman dan keparahan kemiskinan sudah berkurang

Persentase Kemiskinan DIY Tertinggi se-Jawa, Ini Kata PemdaWakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, menyampaikan keprihatinan terkait data presentase kemiskinan di DIY. Meski begitu, ia juga menyebut kedalaman dan keparahan kemiskinan di DIY sudah jauh membaik. Ia juga optimistis angka kemiskinan dalam satu-dua tahun ke depan akan terjadi penurunan kemiskinan yang signifikan. Seperti pada tahun ini juga telah mengalami penurunan.

"Saya prihatin terkait data itu. DIY itu step penanganan kemiskinannya jelas. Itu kan angka kemiskinan secara total, tapi kemudian kita mesti melihat angka kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Nah angka ini memang muncul terus, tapi kalau kita melihat kedalaman dan keparahannya, DIY itu membaik jauh," ujar politisi PKS itu.

Baca Juga: Tambang Ilegal Rusak Sungai Progo, Pemda DIY Ambil Tindakan

3. Sinergi dan program untuk pengentasan kemiskinan

Persentase Kemiskinan DIY Tertinggi se-Jawa, Ini Kata Pemdailustrasi kemiskinan (pexels.com/Riya Kumari)

Huda mendorong pentingnya sinergi antara OPD dalam penanganan kemiskinan. Ia juga mengusulkan beberapa langkah strategis, untuk menekan angka kemiskinan di DIY, seperti meningkatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin, kemudian memberikan makan sehat bagi warga miskin ekstrem yang kekurangan kalori serta memperkuat, memperluas, dan memperbanyak pemberdayaan UMKM.

Huda mengatakan data BPS ini menjadi rapor merah. "Ini adalah rapor (merah) yang diberikan BPS setiap tahun. Kita berupaya mengentaskan kemiskinan dengan model pekerjaan pemberdayaan, pemerataan pembangunan, dan wisata. Langkah itu kita perbaiki dan saya minta diberikan penanganan khusus kepada warga miskin, terutama miskin ekstrem," ungkap Huda.

Baca Juga: OJK DIY: Ada 84 Aduan Pinjol Ilegal, Investasi Ilegal Naik 125 Persen

Topik:

  • Paulus Risang

Berita Terkini Lainnya