Kasus Kekerasan Seret Anak Pejabat Pajak, Kikis Kepercayaan Publik
Sosok MDS pelaku pengeroyokan anak pengurus GP Ansor (IDN Times/Amir Faisol)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Masyarakat dihebohkan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Tidak hanya kasus penganiayaan yang menjadi sorotan, namun kekayaan Rafael turut menjadi sorotan. Pasalnya, ia tidak melaporkan seluruh kekayaan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.
1. Kepercayaan publik bakal menurun
Pengamat pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna/pssleman.idDosen di Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM, Hempri Suyatna menilai kelakuan pejabat pemerintahan dan orang-orang berada di sekitarnya mengikis kepercayaan publik kepada kantor pajak. Padahal selama ini masyarakat dikejar untuk membayar pajak, namun hasilnya tidak sesuai harapan mereka.
"Orang menjadi distrust terkait pajak. Uangnya (pajak) tidak benar-benar optimal kembali kepada rakyat," ujar Hempri, Jumat (24/2/2023).
2. Tukin tinggi pegawai pajak perlu dievaluasi
Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)Terlebih pegawai pajak mendapat tunjangan kinerja (tukin) yang tinggi. Di media sosial sempat beredar juga tukin pegawai pajak, dari eselon IV tukin mencapai Rp21 juta, sementara pejabat struktural eselon I besaran tukin mencapai Rp117 juta.
Hempri menilai jika tukin yang tinggi tidak berdampak positif pada kinerja, maka harus ada evaluasi. "Tukin tinggi itu diharapkan meningkatkan kinerja, tidak mudah kena suap dan sebagainya. Itu yang diharapkan. Kalau tidak sesuai dengan kinerja, ya harus ada evaluasi," kata Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM itu.
Hempri menyebut kinerja yang baik dari para pejabat diharapkan muaranya dapat dirasakan oleh masyarakat. Ditegaskan Hempri jika tidak bisa memberi dampak baik pada kinerja atau masyarakat, perlu adanya evaluasi. "Perlu evaluasi rutin, kalau nggak membawa nasib baik, bisa saja harus diturunkan (besaran tukin)," ucap imbuhnya.
Baca Juga: Beredar Surat Penolakan Penganugerahan Profesor Kehormatan di UGM
Baca Juga: Pendaftaran Mahasiswa Baru UGM Dimulai, 91 Prodi Dibuka
3. Mentalitas dan moralitas perlu diperhatikan
setkab.go.idHempri mengungkapkan masalah kinerja ini terkait mentalitas dan moral birokrat pegawai. Dinilai perlu adanya perbaikan, mentalitas dan moral birokrat untuk menjaga pola pemerintahan yang bersih, sehingga tidak ada lagi penyelewengan.
Dia khawatir selama ini masalah mentalitas dan moralitas kurang tersentuh. Diduganya selama ini hanya menyentuh aspek ekonomi pegawai, padahal, terkadang tidak ada korelasi upah tinggi dengan tindak korup. "Dalam banyak kasus para pelaku korupsi justru mereka yang punya kemampuan ekonomi tinggi," ujar Hempri.
Baca Juga: Indeks Persepsi Korupsi Turun, Pukat UGM: Korupsi Politik Naik
