Bantul, IDN Times - Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Suharsono dan Abdul Halim Muslih memastikan mengambil cuti untuk masa kampanye Pilkada 2020 pada 26 September hingga 5 Oktober 2020.
Selain itu, kedua pemimpin Bantul yang bertarung dalam pilkada tahun ini sepakat tidak memakai fasilitas pemerintah selama masa kampanye.
Bakal calon Bupati Bantul, Suharsono mengatakan siap untuk mengandangkan mobil dinasnya Toyota Prado AB 1 B. Hal yang sama diikutinya istrinya, Toyota Kijang Venturer yang biasa digunakan untuk beraktivitas sebagai Ketua Tim Penggerak PKK tidak akan digunakan.
"Semua fasilitas negara yang diberikan sebagai Bupati Bantul dan juga istri saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, akan saya kandangkan di kantor Pemkab Bantul. Ini juga sebagai bentuk ketaatan pada hukum yang berlaku," katanya usai menghadiri acara pembukaan Musyawarah Cabang II Satuan Pemuda dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Kabupaten Bantul, Sabtu (11/9/2020).
Mantan perwira menengah Polda Banten ini juga melarang ASN untuk terlibat dalam setiap acara politik selama waktu kampanye berlangsung, dan tak segan mengusir ASN yang ikut dalam kampanye.
"Kalau ada kepala susun, kepala desa hingga kepala dinas yang hadir dalam acara kampanye, maka saya minta mereka untuk pergi. Saya tidak ingin kejadian kampanye Pilkada 2015 yang lalu terulang kembali karena sejumlah kepala dinas diduga terlibat dalam kampanye dan mendapatkan sanksi dari Mendagri," ucapnya.
Sementara Wakil Bupati Bantul yang juga mau dalam pilkada, Abdul Halim Muslih mengaku dalam setiap pertemuan politik menjelang masa kampanye tak lagi menggunakan Toyota Fortuner AB 5 B yang merupakan mobil dinas Wakil Bupati Bantul.
"Tentu ada panwascam dan Bawaslu yang selalu memantau setiap pertemuan saya dengan warga maupun komunitas dan relawan," ujar Halim.
Halim juga memastikan kendaraan yang digunakan istrinya selama masa pemilihan kepala daerah merupakan kendaraan pribadi.
Terpisah, Sekda Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis menyatakan dua pimpinan di Bantul yang maju pilkada menyebabkan kekosongan kursi pimpinan. Menurutnya proses pengisian pejabat bupati menjadi wewenang Pemda DIY. Pekan ini Gubernur DIY sudah mengirimkan surat kepada Mendagri karena seluruh pengisian pejabat Bupati adalah kewenangan dari Gubernur.
"Aturannya pejabat bupati nantinya adalah seorang ASN yang merupakan pimpinan tinggi pratama di DIY dari kepala dinas hingga asisten dan Pejabat Bupati akan dilantik pada 25 September 2020 yang akan datang,. Sampai saat ini kita belum tahu," katanya.