Yogyakarta, IDN Times - Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan 24 September (G24S) menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (24/9).
Mereka menggeruduk kantor wakil rakyat dalam rangka menyerukan aspirasi dalam mewujudkan kedaulatan petani.
Massa yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil ini mengawali aksi dari Taman Parkir Abu Bakar Ali (ABA). Mereka melakukan long march dan tiba di kantor DPRD DIY sekitar pukul 11.15.
Sesampainya di sana, mereka sempat menggelar orasi di depan kantor DPRD DIY. Intinya, mereka menuntut agar nasib petani lebih diperhatikan dan meminta pemerintah melaksanakan land reform.
Massa yang membentuk formasi mengular ini bahkan sempat memblokade jalan selama kurang lebih 10 menit. Sehingga, membuat arus lalu lintas di Jalan Malioboro dialihkan.
Massa baru diperbolehkan masuk ke Gedung DPRD DIY sekitar pukul 11.30. Di aula bangunan itu, mereka kembali secara silih berganti melakukan orasi. Diikuti dengan nyanyian 'Darah Juang' dan memekikkan yel-yel yang salah satunya berbunyi 'Jokowi-JK Rezim Pinocchio'.
Koordinator Aksi G24S, Muhammad Sahran, mengatakan aksi ini sendiri memang terwujud sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla.
"Ketika Jokowi-JK memenangkan kontestasi pemilu 2014, Jokowi kemudian membuat suatu keputusan berupa paket kebijakan ekonomi jilid 1-16, yang mana memberikan pintu masuk investasi modal, terutama bagi negara-negara imperialis," jelasnya.
"Lewat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disempurnakan lewat proyek strategis nasional melanjutkan Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, dengan melancarkan pembangunan infrastruktur secara masif merampas sumber daya alam dan tanah rakyat," sambung dia.
Padahal, di saat bersamaan, berbagai regulasi undang-undang yang tak berpihak ke rakyat juga mulai gencar disahkan. Seperti RUU Pertanahan, RKUHP, UU KPK, RUU Ketenagakerjaan yang menunjukkan pemerintah kian memihak kaum pemodal. Dan di satu sisi membungkam demokrasi rakyat.
Belum lagi soal banyaknya konflik disertai kekerasan yang terus bertambah kian harinya. "Pada tahun 2014 tercatat terjadi 472 kasus kekerasan, tahun 2015 terjadi 252 kasus, 2016 terjadi 450 konflik, lalu pada tahun 2017 terjadi 659 konflik agraria," katanya.
Ratusan konflik ini terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan. Di mana, menurutnya tak ada penyelesaian ataupun pemulihan hak.
Oleh karenanya, dikatakan Sahran, kedatangan mereka ke kantor DPRD DIY adalah untuk menyampaikan sejumlah poin tuntutan. Jumlahnya ada 22. Berikut isinya:
1. Kembalikan militer ke barak.
2. Nasionalisasi aset-aset asing di bawah kontrol rakyat.
3. Hentikan perampasan tanah rakyat.
4. Laksanakan land reform.
5. Laksanakan reforma agraria berdasarkan semangat UUPA No 5 Tahun 1960.
6. Hentikan kriminalisasi gerakan rakyat.
7. Tolak paket revisi UU pembungkaman demokrasi pro investasi dan penindas rakyat (RUU KUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan).
8. Cabut UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
9. Cabut Perpres No 32 tahun 2011 tentang MP3EI.
10. Tolak kebijakan SG/PAG.
11. Menuntut transparansi data pemerintah.
12. Bebaskan aktivis pro demokrasi.
13. Selesaikan konflik agraria.
14. Wujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.
15. Tolak perdagangan pasar bebas.
16. Berikan akses pasar langsung ke petani lokal.
17. Cabut UU PMA tahun 1967.
18. Cabut UU No 13 tahun 2012 tentang keistimewaan.
19. Wujudkan pendidikan ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan.
20. Daulat petani!
21. Tuntaskan asap di Sumatera, Kalimantan dan seluruh wilayah Indonesia.
22. Hentikan diskriminasi berbasis gender dalam berbagai sektor.