Harga Beras Masih Tinggi, Ini Penyebabnya Menurut Komisi IV DPR

02 Mar 2024, 16:53 WIB

Stok beras yang ada di Gudang Bulog yang berada di Kabupaten Bantul.(IDN Times/Daruwaskita)

Bantul, IDN Times - Komisi IV DPR menilai tingginya harga beras di pasar-pasar tradisional yang ada di Indonesia akibat pemerintah hanya fokus menggelontorkan beras dari Bulog kepada pasar induk dan pasar-pasar modern.

Ketua Komisi UV DPR RI, Sudin, menjelaskan pemerintah kurang memperhatikan pasokan beras ke pasar-pasar tradisional yang ada di Indonesia. Menurutnya distribusi beras harus merata.

"Awalnya pemerintah hanya fokus pada pasar beras induk Cipinang. Saya selalu komunikasi dengan Bulog, Indonesia bukan saja pasar induk Cipinang. Contohnya di Lampung awalnya tidak ada dan belakangan beras SPHP sudah ada," kata Sudin saat kunjungan kerja ke Gudang Bulog Bantul, Sabtu (2/3/2024).

1. Pasokan beras harus dapat pasokan

Ketua Komisi UV DPR RI, Sudin saat kunjungan kerja ke Gudang Bulog Bantul, Sabtu (2/3/2024).(IDN Times/Daruwaskita)

Sudin menegaskan tidak hanya pasar modern yang mendapatkan gelontoran beras dari Bulog jika ingin harga beras turun. Pasar tradisional, kata Sudin, juga harus mendapatkan pasokan beras dari Bulog sebab panen dari petani saat ini jumlah masih terbatas.

"Yang terjadi saat ini karena harga gabah kering giling (dari petani) sudah Rp7.600 per kilogram maka ketika diproses ya menjadi beras Rp15.600 per kilogram. Nah ini yang terjadi," katanya.

2. Pemerintah diminta naikkan HPP gabah kering

Petani sedang menjemur padi hasil panenan.(IDN Times/Daruwaskita)

Menurut Sudin, dengan harga gabah kering giling yang sudah tinggi sementara HPP masih rendah, pemerintah harus berani menaikkan HPP gabah kering giling meski dampaknya akan terjadi inflasi. Namun demikian kata Sudin pemerintah tidak menaikkan HPP gabah kering giling juga sudah terjadi inflasi.

"Sekarang saja beras medium yang sebelumnya Rp10 ribu per kilogram saat ini sudah Rp15 ribu per kilogram sehingga sudah terjadi inflasi," ucapnya.

Lebih lanjut Sudin mengatakan sesuai hukum dagang, ketika pasokan banyak dan permintaan tetap maka harga akan turun demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya pemerintah harus menggelontorkan banyak beras ke pasar seperti dengan operasi pasar beras murah.

"Jadi kalau takut salah sasaran, beras operasi pasar dibeli pedagang ya maka harus dibatasi agar masyarakat juga bisa membeli beras dari pemerintah," ujarnya.

3. Pemerintah harus bisa atasi harga beras

Stok beras yang ada di Gudang Bulog (IDN Times/Daruwaskita)

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengatakan pemerintah seharusnya bisa mengatasi harga beras yang melambung tinggi. Sebab sebelum pemilu pemerintah telah menggelontorkan bantuan beras yang masih kepada masyarakat. Namun setelah pemilu terkesan membiarkan harga beras melambung dan masyarakat dipaksa untuk memakan nasi dari beras impor sebab beras lokal harganya sudah tinggi.

"Jadi masalah harga beras itu mau turun atau tidak tergantung pemerintah saja," ujarnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.