Hakim PN Sleman Tolak Penangguhan Penahanan Mahasiswa UNY

Prabawa menjelaskan ada dua pertimbangan utama yang mendasari pihaknya tak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan ini. Salah satunya adalah penangguhan penahanan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum implementatif.

"Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa terhadap penangguhan penahanan ada aturan baru, Pasal 110 KUHAP baru," katanya.

Ari Prabawa menjelaskan dalam ketentuan terbaru tersebut, penangguhan penahanan yang diputuskan majelis hakim dapat diajukan perlawanan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Perlawanan dari JPU itu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

"Selama ada perlawanan, maka untuk terdakwa tetap berada dalam tahanan. Tapi di situ tidak diatur bagaimana mekanisme perlawanan," kata Ari.

Selain itu, KUHAP baru juga mengatur adanya syarat-syarat khusus terkait penangguhan penahanan, yang teknis pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut bersama JPU. "Oleh karena itu belum bisa di implementatif," jelas Ari.

Pertimbangan kedua yakni demi pemeriksaan persidangan kelancaran dan ketertiban persidangan.

Sementara itu, Muhammad Raka Ramadan dari Tim Penasihat Hukum Perdana Arie yang tergabung dalam Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (Bara Adil) menyampaikan keberatannya atas putusan majelis hakim tersebut.

"Hanya karena ada beberapa alasan salah satu di antaranya adanya KUHAP Baru sehingga bentuk operasional berbeda," ujarnya.

Raka menilai, secara mendasar, keberadaan para penjamin penangguhan penahanan Perdana Arie, serta sikap kooperatif terdakwa selama persidangan seharusnya turut dipertimbangkan oleh majelis hakim. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak disampaikan dalam pertimbangan putusan.

Adapun para penjamin penangguhan penahanan Arie antara lain Suparman Marzuki, Alisa Wahid, Busyro Muqoddas termasuk Zainal Arifin Mochtar dan orangtua Arie.

Bara Adil pun mengaku kecewa karena penjamin serta perilaku tertib Perdana Arie selama persidangan tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim.

"Sikap Arie selama di persidangan tertib, tidak membuat gaduh itu juga tidak dijadikan pertimbangan, tapi karena atas dasar adanya undang-undang baru dan belum ada operasionalisasi teknisnya, penangguhan penahananya ditolak. Justru di situ kami keberatan dan kecewa dengan sikap tersebut," ungkapnya.

Raka menyampaikan, Perdana Arie mengajukan permohonan penangguhan penahanan secara resmi melalui tim penasihat hukumnya dalam persidangan yang digelar pada 6 Januari 2026.

Dia menjelaskan, konteks penangguhan penahanan karena Arie sebagai seorang mahasiswa atau pemuda yang menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi justru diproses hukum.

"Seharusnya anak muda atau pemuda tidak dilakukan proses hukum karena justru membuat kita menjadi takut di negara demokrasi ini untuk menyampaikan pendapat," kata Raka.

Selain itu, sikap terdakwa selama menjalani proses hukum dan persidangan juga dijadikan dasar pengajuan penangguhan penahanan.

"Satu sisi kenapa ada penangguhan penahanan karena selama menjalani proses Arie taat, tunduk sebagaima dia mengikuti setiap proses, maka itu seharusnya menjadi pertimbangan," ujarnya.