Haedar Nashir: Moderasi Bisa Dijadikan Alternatif dari Deradikalisme

Dalam pidatonya, Haedar Nashir mengatakan narasi untuk mewaspadai kaum jihadis, khilafah, wahabi yang disertai berbagai kebijakan deradikalisasi semakin meluas.

"Isu tentang masjid kampus, BUMN, majelis taklim dan bahkan lembaga pendidikan seperti PAUD terpapar radikalisme demikian kuat dan terbuka di ruang publik yang menimbulkan kontroversi nasional," katanya.

Menurut Haedar, radikalisme bukan persoalan sederhana dalam aspek apa pun di berbagai negara. Perlu pemahaman yang luas dan mendalam agar tidak salah dalam cara pandang dan cara menghadapinya.

"Hal itu mungkin menjadi keliru manakala memaknai radikal dan radikalisme sebagai identik dengan kekerasan lebih-lebih sama dengan terorisme. Karena pada dasarnya sejarah menunjukkan radikalisme terjadi di banyak aspek dan semua kelompok sosial," ungkapnya.

Indonesia pasca reformasi, kata Haedar, sesungguhnya mengalami radikalisme dan terpapar radikalisme dalam kuasa ideologi pada sistem liberalisme dan kapitalisme baru. Hal tersebut lebih dari sekadar radikalisme agama dalam kehidupan berbangsa. Radikalisme ideologi, politik, ekonomi dan budaya sama bermasalahnya dengan radikalisme atau ekstremisme beragama bagi masa depan Indonesia.

"Indonesia harus bisa menyelesaikan radikalisme dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya dan keagamaan agar berjalan ke depan sesuai landasan jiwa, pikiran dan cita-cita nasional. Saya memberikan alternatif untuk melakukan moderasi sebagai jalan alternatif dari deradikalisme agar sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi dan karakter bangsa Indonesia yang moderat untuk menjadi rujukan strategi dalam menghadapi radikalisme di Indonesia," paparnya.

Haedar melanjutkan, Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan merupakan cara objektif dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa, seperti politik, ekonomi, budaya dan keagamaan. Indonesia perlu terbebas dari segala bentuk radikalisme, baik itu dari tarikan ekstrem ke arah liberalisasi dan sekularisasi maupun ortodoksi.

"Radikal tidak dapat dilawan dengan radikal. Seperti strategi radikalisasi versus strategi deradikalisasi, radikalisme versus deradikalisme," terangnya.

Sementara, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sepakat dengan apa yang disampaikan Haedar Nashir bahwa radikalisme memang tantangan yang harus dihadapi di tengah masyarakat Indonesia saat ini.

"Kita semua sepakat apa yang disampaikan Pak Haedar adalah hal yang sangat penting. Karena ketika berbicara isu yang hangat di masyarakat tentang radikalisme, maka radikalisme adalah pemikiran baru yang dianggap mereka genting. Padahal reformasi juga suatu proses radikalisme, Orde Baru juga sama. Dengan pemikiran dan menerapkan moderasi sebagai jalan tengah menghadapi radikalisme," ujarnya.

Jusuf Kalla juga meminta pemahaman terkait istilah radikalisme tidak harus selalu berujung negatif. Bagi Kalla, radikalisme ada yang sifatnya positif, contohnya adalah reformasi.

"Tidak semua radikalisme berhubungan sesuatu yang negatif. Ada radikalisme yang bersifat positif di mana diwujudkan dalam pemikiran mengubah sesuatu yang positif," terangnya.‎