GKR Hemas: Politik Uang Menurun, Tapi ASN Tak Netral Naik Luar Biasa

13 Nov 2020, 18:14 WIB

Kunjungan Kerja Anggota DPD RI, GKR Hemas ke Jembatan Gantung Tegaldowo dan taman rekreasi di Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. IDN Times/Daruwaskita

Bantul, IDN Times - ‎Anggota DPD RI, GKR Hemas mengatakan dalam pelaksanaan pilkada, potensi money politics atau politik uang terus menurun. Namun, kasus yang meningkat signifikan adalah ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Yang sangat menjadi perhatian DPD di seluruh provinsi adalah keterlibatan ASN yang ada di Kabupaten yang sangat luar biasa. Ini pekerjaan bagi Bawaslu," katanya di sela-sela acara Kunjungan Kerja (Kunker) anggota DPR RI di Jembatan Gantung Tegaldowo, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (13/11/2020).‎

Maraknya ketidaknetralan oleh ASN dalam Pilkada, kata GKR Hemas, setidaknya sudah terlihat di dua pilkada yang ada di kabupaten di DIY. Menurutnya, harus ada ketegasan lagi dari Bawaslu untuk menindak ASN yang tidak netral sesuai dengan peraturan yang ada.

"Harus ada ketegasan dari Bawaslu, KPU sendiri juga harus memberi masukan kepada Bawaslu," ucapnya.

1. Politik uang hanya mungkin dilakukan oleh calon yang kaya‎

Anggota DPR RI, GKR Hemas saat kunjungan kerja di Jembatan Gantung Tegaldowo dan taman rekreasi di Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. IDN Times/Daruwaskita

Meski potensinya menurun, kata Ratu Keraton Yogyakarta ini, politik uang bisa terjadi. Yang bisa melakukannya adalah calon kepala daerah yang kaya dan punya uang banyak.

"Kalau money politics walaupun masyarakat butuh, namun potensinya lebih kecil daripada keterlibatan ASN dalam kampanye. Dan yang bisa melakukannya hanya calon kepada daerah yang kaya," ungkap istri Sri Sultan Hamengku Buwono X ini.

2. Masyarakat harus cerdas dalam memilih calon pemimpinnya

Kunjungan Kerja Anggota DPD RI, GKR Hemas ke Jembatan Gantung Tegaldowo dan taman rekreasi di Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. IDN Times/Daruwaskita

Lebih jauh, GKR Hemas berpesan kepada masyarakat Bantul yang akan menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 mendatang agar cerdas dalam memilih calon pemimpinnya. Ia juga berharap tidak terjadi keributan atau kerusuhan selama perhelatan pilkada ini.

"Jadi serahkan kepada masyarakat yang bisa menilai calon pemimpinnya," ucapnya.

3. Karang Taruna Kabupaten Bantul ajak masyarakat tolak politik uang‎

Karangtaruna Bantul ajak masyarakat tolak money politik. IDN Times/Daruwaskita

Ajakan untuk tidak tergiur money politics saat pilkada juga disuarakan oleh pemuda yang tergabung dalam Karangtaruna Kabupaten Bantul.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Bantul, Nur Kholis, mengatakan dalam kondisi pandemik dengan terpuruknya ekonomi, godaan politik uang cukup menggiurkan. Namun, dampaknya masyarakat akan digadaikan hak-haknya selama lima tahun ke depan.

"Kami pemuda di Bantul mengajak masyarakat jangan menggadaikan hak-haknya selama lima tahun hanya demi uang recehan Rp30 ribu hingga Rp50 ribu," katanya.‎

Politik uang, kata Nur Kholis, merupakan bibit dari tindak korupsi karena calon pemimpin yang memanfaatkannya untuk memperoleh suara pasti akan mencari cara agar uang yang digunakan untuk menyuap masyarakat itu kembali.

"Salah satu cara untuk mengembalikan uang yang paling mudah adalah korupsi. Kalau korupsi yang dirugikan adalah rakyat," ungkapnya.