Genap Setahun, Mal Pelayanan Publik Kota Jogja Didorong Lebih Efisien

05 Okt 2023, 07:40 WIB

Seminar implementasi Mal Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. (Dok. Istimewa)

Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Yogyakarta agar lebih baik. Peringatan satu tahun MPP Kota Yogyakarta menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan penguatan dalam melayani masyarakat.

Sasaran utama sesuai tujuan keberadaan MPP adalah untuk memberikan kemudahan, efisiensi dan kecepatan pelayanan publik. Menurut Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, ada beberapa kata kunci dalam pelaksanaan MPP yaitu faster (lebih cepat), better (lebih baik), cheaper (lebih murah). Hal itu sesuai dengan semangat keberadaan MPP untuk memberikan kemudahan, efisiensi dan kecepatan. Pelayan publik disatukan dalam satu tempat MPP agar masyarakat lebih mudah dan cepat dalam mengakses pelayanan publik.

"Di lihat dari sisi kesiapan SDM, infrastruktur dan ekosistem yang ada di dalamnya (MPP) harus menunjang pelayanan publik supaya lebih baik. Pelayanan cheaper berarti harus memangkas beberapa biaya. Jadi faster, better dan cheaper,” kata Singgih saat membuka seminar implementasi MPP Kota Yogyakarta, di Hotel Cavinton, Rabu (4/10/2023).

1. Perlu adaptasi hingga kolaborasi

Seminar implementasi Mal Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. (Dok. Istimewa)

Singgih menyatakan untuk menuju ketiga hal itu yaitu faster, better dan cheaper diperlukan adaptasi, inovasi dan kolaborasi. Dicontohkan beberapa hal yang perlu adaptasi terkait perilaku masyarakat dan regulasi. Kegiatan seminar dengan mengumpulkan para tenant dan pemangku kepentingan di MPP di Kota Yogyakarta itu juga sebagai bentuk kolaborasi.

"Saya mengapresiasi (MPP Kota Yogyakarta) walaupun usianya baru satu tahun, tapi MPP Kota Yogyakarta sudah punya prestasi untuk menghadirkan sebuah layanan publik yang lebih baik lagi. Saya berharap ini akan terus dikembangkan dan semoga bisa menjadi pelayanan publik terbaik sehingga masyarakat Yogya terbantu,” terangnya.

2. Banyak inovasi telah dilakukan MPP

Seminar implementasi Mal Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. (Dok. Istimewa)

Pihaknya juga berharap melalui seminar itu dapat menjadi ruang untuk saling berbagi agar pelayanan di MPP menjadi lebih baik. Singgih menuturkan saat awal meninjau MPP Kota Yogyakarta pihaknya kaget karena menyediakan pelayanan pernikahan dari penghulu, tempat akad nikah sampai tempat pelaminan.

Selain itu, layanan MPP Kota Yogyakarta tidak hanya hadir secara offline, tetapi juga hadir secara online baik melalui website maupun Jogja Smart Service (JSS).

“Ini luar biasa. Artinya terobosan dan inovasi itu kemudian harus dilakukan oleh Mal Pelayanan Publik,” ujar Singgih.

3. Ratusan layanan diintegrasikan

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, Budi Santosa. (Dok. Istimewa)

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, Budi Santosa, menyebut saat ini MPP Kota Yogyakarta mengintegrasikan 103 pelayanan yang terdiri dari 98 pelayanan perizinan dan non perizinan serta 95 layanan nonperizinan dari lembaga vertikal.

Dia menjelaskan untuk perizinan kewenangan Pemkot Yogyakarta, sampai September 2023, MPP Kota Yogyakarta sudah melayani layanan perizinan dan nonperizinan sebanyak 11.947. Sedangkan pengunjung MPP Kota Yogyakarta selama tahun 2022 sekitar 139 ribu dan tahun 2023 sampai September sekitar 82.150.

“Layanan favorit (yang banyak diakses) adalah layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perpajakan dan jaminan kesehatan daerah. Kita patut bersyukur bahwa layanan ini diakses sebagai pelayanan dasar oleh masyarakat,” papar Budi.

Budi mengatakan untuk meningkatkan pelayanan MPP Kota Yogyakarta kepada masyarakat disediakan layanan tanggapan dari masyarakat dengan berbagai saluran. Berdasarkan tanggapan yang masuk dari masyarakat sekitar 60 persen berkaitan dengan proses, alur dan perizinan persyaratan, 30 persen pengaduan proses perizinan dan 10 persen terkait sistem dan prasyarat.

“Sehingga dilihat dari hal tersebut kita akan ada penguatan ke sana dengan berbagai macam yang harus kita laksanakan. Apa yang dikeluhkan masyarakat dan laporan dari masyarakat jadi pemacu untuk lebih baik,” ucapnya.