Sleman, IDN Times - Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengungkap alasan Megawati Soekarnoputri baru memecat Joko Widodo (Jokowi) meski hubungan keduanya renggang sejak jelang Pilpres 2024.
Ganjar menyatakan hal ini menunjukkan konsistensi Mega dan rasa hormat terhadap Jokowi.
Ganjar mengingatkan, PDIP sebagai salah satu parpol pengusung Jokowi di Pilpres 2019 pernah menyatakan bakal mendukung pemerintahan hingga kekuasaan Presiden RI ke-7 berakhir Oktober 2024.
"Beliau (Mega) pernah berstatement akan mendukung sampai selesai'," kata Ganjar di UGM, Kamis (19/12/2024).
Ganjar Pranowo menekankan, Megawati konsisten dengan sikapnya. Dengan alasan itu, ia membantah pandangan bahwa partai lambat dalam menindak Jokowi.
"Itulah kenapa setelah sampai selesai dulu (pemerintahan Jokowi), baru kemudian dilakukan tindakan," tegas Ganjar.
"Itu penghormatan beliau (Megawati), konsistensi beliau atas dukungan 100 persen pada pemerintahan Jokowi. Kalau memecatnya di tengah jalan masih berkuasa, mungkin interpretasi orang akan lain. Mungkin orang juga akan menunjukkan, ah enggak konsisten. Bu Mega tunjukkan konsistensi itu. Itulah penghormatan pada beliau," lanjut Ganjar.
Bagi Ganjar, cukup jelas alasan yang melatarbelakangi pemecatan terhadap Jokowi, termasuk anaknya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya, Bobby Nasution. Mereka dianggap melangkahi aturan serta perintah dari pimpinan partai, khususnya menyangkut Pilpres 2024 .
"Ikuti aturan perintah," kata Ganjar soal pembelajaran yang bisa diambil untuk kader PDIP di kasus pemecatan Jokowi.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun mengumumkan surat resmi pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, Senin (16/12/2024) kemarin.
Salah satu pertimbangan yang diungkap PDIP memecat Jokowi lantaran mantan Wali Kota Solo itu dianggap melakukan tindakan yang mencederai kepercayaan rakyat terhadap PDIP. Jokowi juga disebut melakukan kegiatan yang merugikan partai.
"Menimbang bahwa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai dan melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai merupakan larangan bagi setiap anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 huruf (b) dan (c) Anggaran Dasar Partai," demikian bunyi salah satu pertimbangan PDIP dalam SK terkait.
Selain itu, Jokowi juga dianggap melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi demi kepentingan keluarga. PDIP pun menganggap Jokowi telah merusak sistem demokrasi Indonesia.