Gagal Ungkap Dugaan Politik Uang, Bawaslu Bantul Diminta Mundur

Zahromi menjelaskan kampanye pilkada bebas politik uang yang digaungkan oleh Bawaslu menjadi pukulan telak bagi mereka ketika dalam prosesnya Bawaslu gagal mengumpulkan alat bukti. Sehingga, pihak kepolisian dan kejaksaan menyatakan bukti yang dibawa Bawaslu dinyatakan tidak memenuhi minimal dua alat bukti.

"Banyak video tindak kejahatan yang viral, polisi bisa mengungkap pelakunya dan membawanya ke meja hijau. Namun Bawaslu justru tak berdaya ketika ada video yang jelas ada politik uang, ada ajakan memilih paslon namun gagal membuktikannya," ujarnya.

Kegagalan Bawaslu dalam mengungkap politik uang juga membuat para pegiat anti politik uang di Kabupaten Bantul goyah untuk mengkampanyekan anti politik uang. Karena pada akhirnya, pelaku tidak diproses hukum.

"Ibarat pepatah, Bawaslu menjilat air liurnya sendiri. Kampanye gencar anti politik uang namun tak berdaya ketika menemukan praktik politik uang," ujarnya.

Zahrowi khawatir jika nantinya paslon yang diduga melakukan politik uang menjadi pemenang. Hasil pilkada akan dipertanyakan kualitasnya dan masyarakat Bantul tidak akan mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur dan bisa membawa kemajuan bagi masyarakat Bantul.‎

"Bahwa pemimpin yang menang karena politik uang sangat mencederai demokrasi, akan menghasilkan calon pemimpin yang korup. Makanya saya berharap dalam pemungutan suara 9 Desember mendatang masyarakat memilih calon pemimpinnya secara cerdas dan tidak hanya karena uang," ungkapnya.

Sementara itu, Basuki Rahmat, Dewan Pembina Relawan Panglima pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, mengatakan masyarakat Bantul sudah cerdas dan tidak bisa dibodohi oleh keputusan Bawaslu yang menghentikan penyelidikan dugaan politik uang.

"Video dugaan money politics sudah menjadi bukti bagi masyarakat Bantul bahwa politik uang itu nyata adanya. Hanya saja Bawaslu tidak bisa bekerja sesuai dengan tugas pokoknya sebagai lembaga pengawas pemilu atau pilkada," ungkapnya.

Basuki berharap para relawan, pendukung dan simpatisan paslon nomor 1 tetap semangat untuk memenangkan pilkada dan menjaga daerahnya masing-masing agar tidak dibobol dengan politik uang.

"Gusti mboten sare, masyarakat Bantul sudah cerdas mana calon pemimpin yang jujur, tidak melakukan politik uang serta tidak melakukan korupsi," tandasnya.‎

Sekretaris Tim Pemenangan Paslon 2, Darwinto menegaskan bahwa penghentian dugaan tindak politik uang oleh paslon 2 menunjukkan bahwa tidak ada politik uang yang dilakukan oleh paslon 2. Menurutnya, keputusan dari Bawaslu harus dihormati semua pihak.

"Paslon 2 dan tim kampanye berkomitmen untuk mewujudkan pilkada Bantul yang aman, damai dan bebas politik uang," ujar Darwinto yang juga Sekretaris DPC Partai Gerindra Bantul.

Jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan Bawaslu Bantul maka bisa menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Mekanisme hukum sudah disiapkan dan kita menghormati jika ada pihak yang melaporkan Bawaslu Bantul ke DKPP karena sudah diatur dalam undang-undang," terangnya.