Kemiskinan Tinggi, Jogja Jadi Contoh Proyek Pengentasan Kemiskinan
Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu daerah yang dipilih sebagai proyek percontohan pengentasan kemiskinan. Alasan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), adalah DIY dinilai unik sebab birokrasinya terbaik se-Indonesia, nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tinggi namun angka kemiskinan masih tinggi.
1. DIY dipilih karena unik
Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)Asisten Sekda DIY Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Aris Riyanta menjelaskan target utama program pilot project dari Kemenpan RB adalah menurunkan angka kemiskinan.
"Birokrasi di DIY mendapatkan nilai AA, IPM-nya pun tinggi yang mengindikasikan adanya pengeluaran. Tapi dilihat dari pengeluaran konsumsi cenderung rendah, sehingga angka kemiskinan tinggi," kata Aris, Jumat (25/3/2022).
Baca Juga: Berdayakan Teman Tuli, Sunyi Coffee Jogja Tak Sekadar Bisnis
Baca Juga: Selokan Van Der Wijck, Pusat Irigasi Sawah di Sleman yang Memesona
2. Jika program berhasil dilakukan, akan digunakan di tingkat nasional
.jpg)
Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)Melalui program pengentasan kemiskinan, akan dilakukan penyusunan mulai dari langkah teknis, sasaran, perencanaan, eksekusi dan evaluasi. Apabila program itu berjalan sesuai target dengan indikator mampu menurunkan kemiskinan, maka mulai dari perencanaan, pengumpulan data dan implementasi akan menjadi bagian yang bisa direplikasi secara nasional.
"DIY dalam hal ini melibatkan Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta dipilih sebagai pilot project pengentasan kemiskinan oleh Kemenpan RB," ujar Aris dikutip Antara.
3. Selain DIY, 3 daerah lainnya adalah Jatim dan Jabar
Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur Dan Masyarakat Agus Uji Hantara menekankan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh daerah yang dipilih dalam pilot project itu, harus memiliki regulasi dan kebijakan yang baik, SDM yang mumpuni dan profesional, tata kelola kelembagaan yang baik, serta akuntabilitas juga baik.
"Kita jadikan isu kemiskinan ini menjadi hal penting yang harus dipecahkan. DIY, Jatim, dan Jabar untuk memegang pilot project ini," kata Agus.