Hoaks, Politik Uang dan SARA Bisa Ganggu Pilkada DIY
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto berbicara tentang potensi gangguan pilkada 2020. IDN Times/febriana sinta
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kota Yogyakarta, IDN Times- Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengingatkan tiga potensi besar kerawanan politik pada Pilkada 2020. Yaitu Politisasi SARA, penyebaran hoaks dan politik uang.
Eko Suwanto di Kepatihan Senin (25/11) mengatakan sinergi lintas sektor, diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kerawanan politik yang dapat terjadi.
"Untuk meminimalkannya dapat bersinergi dengan berbagai kalangan untuk melakukan literasi digital, sosialisasi pemilu damai, tidak ada politisasi SARA, hoaks maupun politik uang yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat," ujar Eko.
Baca Juga: Tarik Perhatian Pemilih, KPU Pilih Burung Puter Maskot Pilkada Bantul
1. Pola sosialisasi harus diubah
Millennials Memilih, Dini Shanti Purwono (IDN Times/Rochmanudin)Untuk mencegah terjadinya hoaks, pola sosialisasi yang dilakukan harus diubah selain proses tatap muka, KPUD harus melakukan sosialisasi lebih kreatif kepada millennial.
"Generasi millennial kan dekat dengan gawai, media sosial, jadi sekaligus bisa menjadi penyebar informasi sehingga informasi yang benar tersebar lebih masif. Mereka kan sebagai influencer," ujar Eko.
Selain sosialisasi tetap muka, Eko mengusulkan untuk membuat beberapa pendekatan yang berbeda. Misalnya dengan film, komik, dan desain yang segar.
"Pendekatannya juga harus diubah, misalnya buat film atau sosialisasi di tempat anak muda nongkrong di kafe kopi misalnya."
2. Kampanye damai tanpa hoaks
Ketua KPUD DIY Hamdan Kurniawan. IDN Times/febriana sintaHal yang sama disampaikan ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan. Saat Pilpres 2019 lalu, untuk menangkal hoaks KPU DIY bersama Dishubkominfo telah menggelar Pemilu damai tanpa hoaks.
"Iya hoaks akan mengakibatkan konflik horisontal masyarakat. Kami pilpres lalu juga melakukan kampanye pemilu damai tanpa hoaks," ujar Hamdan di Kompleks Kepatihan hari ini.
3. Anggaran KPUD Bantul paling sedikit
Ketua KPUD Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho. IDN Times/febriana sintaKetua KPUD Bantul, Didik Joko Nugroho mengatakan anggaran Pilkada Bantul paling sedikit dibanding 2 kabupaten lainnya. Untuk melakukan sosialisasi, pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah daerah.
"Anggaran kami paling kecil dibanding Sleman dan Gunungkidul. untuk itu sosialisasi kami akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. beberapa sosialisasi kita gabungkan dengan kegiatan dinas tapi materinya dari KPUD."
Untuk anggaran Pilkada 2020, KPU DIY telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp73 miliar untuk Pilkada serentak. untuk Sleman alokasi dana yang disiapkan mencapai Rp25,154 miliar, untuk Bantul Rp21,57 miliar. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul paling besar yaitu Rp27,79 miliar.
Baca Juga: Bakal Calon Bupati Independen Pilkada Bantul Mulai Menggalang Dukungan