Yogyakarta, IDN Times - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengatakan, pendirian bioskop di Aceh akan memerlukan sejumlah penyesuaian dengan Syariat Islam yang diberlakukan di provinsi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan politikus Partai Gerindra itu terkait dengan saran yang disampaikan kepada pemangku kepentingan di Aceh terkait dengan pendirian bioskop. Fadli Zon juga menegaskan jika apa yang ia sampaikan menyangkut hadirnya bioskop di Provinsi Serambi Mekah hanyalah sebuah saran.
Fadli Zon menyadari Aceh berbasis syariah. Oleh karenanya, menurut dia, pendirian bioskop di sana juga perlu penyesuaian.
"Tentu ini karena Aceh ini agak spesifik, karena Aceh ini menggunakan syariat Islam. Jadi perlu mungkin penyesuaian dan adaptasi di situ. Tapi eh di negara-negara Islam di Timur Tengah kan juga banyak bioskop. Coba, kalau kita lihat di Doha, di Arab Saudi, banyak bioskop," kata Fadli di Kota Yogyakarta, Jumat (17/1/2025).
Lebih lanjut, Fadli pun menekankan jika apa yang ia sampaikan terkait hadirnya bioskop di Aceh dan kemudian menuai kritik itu cuma sebatas saran.
Saran tersebut, klaimnya, telah ia sampaikan kepada wakil gubernur Aceh terpilih, Fadhlullah beserta Wali Nanggroe Aceh dalam obrolan mereka beberapa waktu lalu.
"Bukan tetap dibangun, saya menyarankan agar ada bioskop di sana, gitu," ujar Fadli.
Dalam menyampaikan sarannya tersebut, Fadli bermaksud merespons ekosistem perfilman di Tanah Air yang belakangan terus tumbuh berkembang ke arah positif. Di saat bersamaan, insan perfilman juga menyuarakan kurangnya layar-layar bioskop di Indonesia, salah satu contohnya di Sumatera Barat.
"Yang kita kurang justru bioskop-bioskop itu, layar-layar itu. Di Sumatera Barat yang ada bioskop hanya ada di Kota Padang. Jadi orang misalnya dari Bukittinggi atau Payakumbuh harus tiga jam kalau mau datang menonton bioskop. Jadi kurang. Ini padahal di masa lalu bioskop-bioskop itu hidup," ujarnya.
Perihal konsep menikmati film melalui platform OTT (Over-The-Top), Fadli paham sepenuhnya. Walapun, menurut dia, kualitas suara, gambar, dan sensasi menonton di rumah tak akan sebaik di bioskop. Dengan alasan itu pula, Kementerian Kebudayaan mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi mengembangkan bioskop-bioskop di daerah.
Fadli membeberkan, awal Desember 2024 kemarin telah didirikan 51 layar bioskop di total 17 kabupaten/kota se-Pulau Jawa dan menurutnya ini penting demi menumbuhkembangkan ekosistem perfilman di Indonesia.
"Jadi di bioskop itu, selain menonton film, apalagi film-film Indonesia, juga ada kulinernya, ada mungkin tempat untuk diskusinya, dan sebagainya. Jadi itu suatu ekosistem, environment. Nah, jadi termasuk di Aceh juga ya, memang di Aceh mungkin masih ada kendala terkait dengan Qanun. Nah, tentu harus ada adaptasi," tutupnya.