Dukung BEM UI, BEM KM UNY Sebut Pemerintah Panik

Mutawakkil menilai pemerintah seperti kebakaran jengot karena langsung bereaksi cepat dengan mengerahkan simpatisan (buzzer). Komentar terhadap BEM UI pun bermunculan dengan alasan tidak etis, kurang tata krama, mahasiswa kok gini, presiden itu simbol negara dan lain sebagainya. Selain itu, juga ada ancaman akan dilaporkan dengan UU ITE.

"Di lain sisi, Rektorat UI juga merespon kritik tersebut dengan memanggil pengurus BEM UI pada hari Minggu sore. Padahal di hari tersebut kampus sedang libur, kenapa tidak menunggu hari Senin saja? Apakah ini bukan sebuah kepanikan?," katanya.

Menurut Mutawakkil, reaksi panik dari simpatisan (buzzer) pemerintah dan Rektorat UI ini menandakan adanya pencederaan kebebasan akademik yaitu kebebasan sebebas-bebasnya di lingkup akademis. Ketika kritik dilontarkan, pemerintah dan rektorat dinilai langsung menggunakan kekuasaannya untuk mengancam kebebasan berpendapat para mahasiswa.

"Hal itu sangat bertolak belakang dengan semangat reformasi. Meskipun reformasi telah berjalan 23 tahun, tetapi kebebasan berpendapat dan berekspresi masih rentan diintervensi jalur represif oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Jika hal ini masih berlanjut, maka lingkup akademik benar-benar darurat akal sehat," terangnya.

Mutawakkil menambahkan, tidak semua penyelesaian persoalan diselesaikan dengan jalur hukum jika hanya terkait ranah kritik dan berpendapat. Hal tersebut dinilai tidak akan menyelesaikan masalah, justru terlihat mengamputasi ranah kebebasan.

"Jika ruang-ruang berpendapat dan berekspresi semakin menyusut, lalu apa lagi yang diharapkan dari kampus sebagai benteng terakhir demokrasi," jelasnya.

Untuk itu BEM KM UNY menyuarakan empat sikap. Pertama, menyesalkan bentuk represif pencederaan kebebasan akademik yang dilakukan oleh pemerintah dan Rektorat UI. Kedua, mengecam segala bentuk pebungkaman terhadap kebebasan dalam akademik, berpendapat, dan berekspresi dalam bentuk fisik maupun digital. Ketiga, menuntut pemerintah dan birokrasi kampus untuk selalu menjamin perlindungan dan keamanan kebebasan dalam akademik, berpendapat, dan berekspresi sesuai UUD 1945.

"Keempat, bersolidaritas dan mengajak semua elemen masyarakat dan mahasiswa, untuk tetap kritis terhadap berjalannya rezim pemerintahan Joko Widodo dengan berlandaskan intelektualitas," paparnya.