Bantul, IDN Times - Polsek Sewon Bantul mendatangi ISI Yogyakarta untuk mengetahui dugaan kekerasan seksual yang ramai di media sosial. Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry mengatakan, saat ini dilakukan proses mediasi antara terduga pelaku dan korban.
"Jadi kasus ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan mediasi antara terduga pelaku, korban, dan ISI Yogyakarta. Yang jelas hingga saat ini korban belum melapor ke polisi," katanya pada Jumat (30/8/2024).
Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di ISI Yogyakarta, menjadi viral di media sosial. Alumni ISI ramai-ramai kecam dosen yang diduga menjadi pelaku kekerasan seksual. Melalui akun Instagram @banyak_mulih_kandhang_151, mereka menuliskan tentang rasa hormat.
"Tidak ada lelucon dalam pelanggaran. Siapa yang masih mengira itu lucu, harus belajar lagi tentang rasa hormat"
Rektor ISI Yogyakarta angkat bicara terkait dugaan mahasiswa ISI menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) telah menerima beberapa aduan. Namun Rektor ISI Yogyakarta, Irwandi tidak menyebutkan jumlah aduan yang masuk ke Satgas PPKS ISI Yogyakarta.
"Satgas PPKS telah menerima aduan, laporan resmi dugaan kasus kekerasan seksual dari pelapor (korban). Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI) telah mengambil langkah tegas dalam menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan seksual tersebut. Tindak lanjut atas laporan tersebut dilakukan Satgas PPKS dengan pendampingan dari Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)," katanya dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Jumat (30/8/2024).
Menurutnya, tindak lanjut atas laporan tersebut dilakukan Satgas PPKS dengan pendampingan dari Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Hal itu sesuai dengan Permendikbudristek No.30/2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Peraturan Sekretaris Jenderal No.17/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.30/2021.
Irwandi menerangkan beberapa upaya pencegahan telah dilakukan oleh Satgas PPKS dan Pimpinan Perguruan Tinggi antara lain, pembatasan aktivitas akademik untuk terlapor terkait dengan pembimbingan Tugas Akhir (TA) dan Penguji Ahli TA, pengajaran mata kuliah yang berpotensi dilakukan secara personal, dan tidak dilibatkan kegiatan dengan mahasiswa yang berpotensi terjadi interaksi personal, serta pembatasan waktu dan ruang untuk bimbingan TA yang harus dilakukan di dalam kampus atau ruang publik.
Upaya pencegahan kekerasan seksual juga dilakukan melalui sosialisasi dengan mahasiswa, dan kampanye PPKS dengan menyebar banner tentang kekerasan seksual di seluruh prodi.
"Kami terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak terkait lainnya dan siap mengambil tindakan tegas terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus," tuturnya.