Sleman, IDN Times - Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kembali melakukan aksi #GejayanMemanggil pada Jumat (14/8/2020).
Aksi yang dilakukan dengan tetap menjaga jarak ini dipicu oleh masih adanya pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) meski saat ini situasi negara sedang tidak stabil karena menghadapi permasalahan pandemik COVID-19.
Humas ARB, Lusi memaparkan, jika dilihat, relevansi RUU Omnibus Law Cipta Kerja patut dilihat kembali saat ini. Lantaran situasi global dan ekosistem ekonomi sudah jauh berubah dengan adanya pandemik COVID-19.
Dia menjelaskan, hal yang paling utama untuk segera diselesaikan saat ini adalah permasalahan kesehatan.
"Relevansinya patut dipertanyakan sekarang. Dunia global berubah, ekosistem ekonomi berubah, maka relevansi RUU Cipta Kerja patut dipertanyakan. Subtansinya sudah bergeser, tapi tidak ada sama sekali kompromi pembahasan atau pembukaan partisipasi publik agar ikut langsung dalam pembahasan RUU ini," ungkapnya pada Jumat (14/8/2020).
Menurut Revo, adanya kampanye mengenai #IndonesiaButuhKerja di beberapa media sosial oleh para influencer beberapa saat terakhir merupakan bentuk tidak kapabelnya pemerintah di dalam meyakinkan rakyat. Menurutnya, pemerintah berusaha menggiring opini publik dengan cara menyewa influencer.
"Itu merupakan bentuk pesimisme pemerintah tidak dapat menyakinkan rakyatnya, sehingga menggiring opini publik menggunakan ifluencer. Sedangkan influencer tidak paham subtansi dari RUU Cipta Kerja," terangnya.
Sementara itu, Lusi yang juga merupakan Humas ARB menjelaskan pada kesempatan kali ini massa aksi akan terfokus untuk mematahkan statement pemerintah yang mengatakan jika mayoritas rakyat sudah setuju dengan RUU Cipta Kerja. Dia menjelaskan, masih banyak dari kalangan rakyat yang menginginkan RUU Cipta Kerja tersebut tidak disahkan lantaran dianggap hanya menguntungkan para elite.
"Omnibus Law disebut sudah disetujui dan diterima oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, tidak, statement itu terlalu menggenalisir, karena masih ada di titik aksi. Masih ada yang melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law," paparnya.
Lusi menjelaskan, aksi #GejayanMemanggil akan terus dilakukan selama pemerintah belum menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.