Dosen Pascasarjana UGM Bantah Jadi Provokator Batalnya Diskusi

Bagas menyebut dirinya lewat tulisannya hanya mempersoalkan acara diskusi 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' yang sebelumnya bertajuk 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'.

Ia memperoleh informasi soal acara itu via poster yang viral di media sosial. Dia menilai judul awal acara sebagai wujud kebebasan akademik di kampus itu terlampau provokatif.

"Menurut saya judul itu provokatif, di mana nuansa politiknya lebih kental dibandingkan nuansa akedemik. Yang saya artikan adalah Presiden dianggap gagal menanganni pandemik COVID-19 dan perlu diwacanakan pemecatan dengan mekanisme yang sesuai hukum tata negara," kata Bagas dalam keterangan resminya, Sabtu (30/5).

"Upaya menurunkan Presiden yang terpilih secara demokratis, adalah tindakan makar. Kecuali, Presiden melanggar konstitusi negara," ujarnya.

Namun, Bagas menekankan bahwa ia tak lagi menyoal acara itu ketika tajuknya diubah menjadi 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'.

Dalam tulisannya, Bagas menyebut dirinya tak pernah mewacanakan pelarangan pelaksanaan diskusi itu. Dia membantah jika dikatakan tengah memprovokasi, termasuk, dengan menuduh ada gerakan makar di UGM.

"Saya hanya menyebutkan acara seminar yang berjudul di Poster I (pertama) dimuat di web UGM. Apa yang tertulis sebagai judul di media Tagar adalah tulisan wartawan. Tulisan asli saya adalah gerakan makar," tegas dia.

Meski tidak sependapat dengan tema diskusi, Bagas mengutuk aksi teror terhadap panitia diskusi dan keluarganya, serta narasumber seminar Guru Besar Hukum Tata Negara UII Nimatul Huda. "Saya sangat menyesalkan adanya teror terhadap para penyelenggara seminar. Bagi saya teror adalah tindakan pengecut yang membungkam kebebasan akademik," katanya.