Yogyakarta, IDN Times - Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan sekitar delapan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dicoret dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH).
Dinsos mengklaim para penerima manfaat dianggap telah mandiri secara ekonomi atau tidak lagi memenuhi kriteria kepesertaan PKH.
Kepala Dinsos DIY Endang Parmintarsih mengatakan, hasil evaluasi Dinsos ditemukan banyak keluarga penerima manfaat memiliki perekonomian yang sudah membaik.
"Dari evaluasi kami bersama para pendamping PKH, ternyata memang sudah banyak yang seharusnya digraduasikan, karena kondisi ekonomi mereka sudah membaik. Mereka sudah bekerja, punya usaha, dan tidak lagi tergolong miskin," kata Endang, dihubungi Selasa (8/4/2025).
Sesuai tujuannya, kata Endang, PKH mendorong penurunan angka kemiskinan, sayangnya, masih ditemukan penerima manfaat yang enggan keluar dari daftar penerima meski sudah memiliki keuangan mandiri. Endang berharap penerima jujur dengan keadaannya.
"Kami berharap masyarakat jujur. Kalau sudah tidak layak, ya seharusnya mengundurkan diri. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Sekarang saya harus lebih tegas, kalau sudah mampu, ya harus digraduasi," jelasnya.
Endang menyebut, proses graduasi saat ini berada di tahap menunggu pemutakhiran data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebagai catatan, untuk memastikan akurasi data KPM, Dinsos DIY menggunakan basis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS sejak Januari 2025.
"Kami masih menunggu DTSEN ini agar data yang akan kami graduasi bisa disepadankan. Jadi tidak asal mengeluarkan, semua harus berbasis data yang sah," katanya.
Endang menekankan, pentingnya membangun kesadaran masyarakat soal mentalitas menerima bantuan. Ia berharap, masyarakat merasa malu untuk mengakui apabila sudah mampu secara ekonomi.
"Masalah sekarang bukan hanya ekonomi, tapi mental. Banyak yang sudah nyaman menerima bansos. Ini yang harus kita ubah. Saya sering bilang, malu dong kalau orang Jogja mengaku miskin padahal sudah mampu," pungkasnya.