Dinsos DIY: Transpuan Terdampak Pandemik Tak Jadi Sasaran Bantuan

21 Mei 2020, 19:24 WIB

Persiapan pembagian sembako di Ponpes Waria Al Fatah Yogyakarta. Dokumentasi Ponpes Waria

Yogyakarta, IDN Times – Dampak pandemi COVID-19 dirasakan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Tak terkecuali transpuan alias waria. Transpuan yang mengandalkan mata pencarian dari sektor informal, seperti menjadi pengamen di jalanan maupun membuka salon ikut terimbas.

“Semakin banyak kawan-kawan tak bisa kerja. Kebutuhan tak hanya sembako, tapi bayar sewa kos,” kata Ketua Pondok Pesantren Waria Al Fatah, Shinta Ratri dalam diskusi online bertajuk Siasat Transpuan Menghadapi Pagebluk Corona yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Kamis (21/5) siang.

Bantuan pemerintah tak kunjung datang. Untunglah komunitas-komunitas transpuan berjejaring dengan banyak lembaga. Bantuan pun disalurkan.

“Kami mulai mikir. Kalau nunggu dari pemerintah enggak mungkin. Lalu berdaya sendiri,” kata Shinta.

1. Transpuan termasuk kelompok rentan, tapi bukan prioritas penerima bantuan

Ilustrasi Wanita-Pria (Waria) (IDN Times/Arief Rahmat)

Meski termasuk kelompok rentan terdampak pandemi COVID-19, hasil pendataan Dinas Sosial tak menyertakan transpuan sebagai kelompok masyarakat yang mendapat prioritas bantuan dari pemerintah, baik pusat atau pun daerah. Bantuan lebih diutamakan untuk kelompok rentan lainnya, seperti anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lanjut usia, serta difabel.

“Waria perlu dieksplor lagi. Bisa minta akses bantuan melalui desa,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DI Yogyakarta, Suyarno.

Komunitas-komunitas transpuan diminta untuk melakukan koordinasi dengan dinas-dinas sosial di kabupaten dan kota yang menjadi anggota Gugus Tugas Sosial Kemasyarakatan di mana Dinsos DIY sebagai ketuanya.

2. Rehabilitasi sosial transpuan bukan kewenangan khusus Dinsos lagi

Kegiatan Pendistribusian Bantuan Untuk Waria di Jakarta Barat (Dok. QLC Jakarta dan Sanggar Teater Seroja)

Staf Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Tindak Kekerasan, dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial DIY, Ismi Listiyani menjelaskan, sebenarnya komunitas transpuan sudah masuk dalam program penanganan Dinas Sosial DIY sejak 2009. Bahkan menurut Ismi, saban tahun selalu ada program yang dijalankan. Ada pemberdayaan ekonomi untuk transpuan hingga dukungan psikologi sosial.

Namun ketika UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama terkait kewenangan pusat dan daerah lahir, Dinsos DIY tak lagi punya kewenangan melakukan rehabilitasi sosial transpuan saja, melainkan secara umum. Lantaran kewenangan provinsi melakukan rehabilitasi sosial di dalam panti, sedangkan kabupaten dan kota di luar panti. Pemda DIY tak lagi punya panti atau balai khusus transpuan.

“Jadi kami tak mungkin lagi merencanakan dan mengusulkan kegiatan yang menyasar waria,” kata Ismi.

Terkait adanya kesan UU itu menghapus kewenangan itu, Ismi tidak membantah.

"Secara tidak langsung memang demikian. Tapi intervensi pada komunitas waria masih tetap berusaha kami lakukan," kata Ismi.

3. Berfokus penanganan shelter ODHA dan camp assessment gelandangan dan pengemis

Ilustrasi pembagian sembako (IDN Times/Istimewa)

Saat ini, lanjut Ismi, program-program yang ditangani Dinas Sosial DIY masih berfokus pada camp assessment dan shelter untuk orang dengan HIV dan AIDS (ODHA).

“Tapi dalam penanganan ODHA juga ada transpuan di dalamnya,” kata Ismi.

Berdasarkan data yang dimiliki Ismi, ada 4 ODHA transpuan dari 9 ODHA yang ada di shelter yang di bawah penanganan Dinsos DIY.

“Penanganan ODHA waria di shelter sudah empat tahun,” kata Ismi.

Sementara total ODHA yang ditangani Dinsos DIY ada sekitar 50-an orang. Sedangkan jumlah gelandangan dan pengemis yang ditangani di camp assessment hingga April 2020 mencapai 162 orang.