Dinas Koperasi Bantul Klaim Seluruh Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi

Lurah Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Nur Hidayat mengatakan sebagai salah satu KDMP percontohan sudah beroperasi sejak 21 Juli lalu. Namun diakui pada awalnya KDMP masih sering tutup karena kendala petugas penjaga termasuk permodalan.

"Saat ini petugas yang berjaga digerai sudah lengkap semua termasuk permodalan kepada koperasi dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sudah cair di atas Rp300 juta," ungkapnya.

Nur Hidayat menambahkan, modal digunakan untuk perputaran usaha khususnya gerai elpiji, pupuk dan sembako. Sedangkan tiga gerai lainnya yakni apotek, klinik hingga gerai simpan pinjam masih belum beroperasi.

"Khusus untuk gerai klinik dan apotek ada kendala dalam perizinan sebab untuk seluruh izin keluar butuh waktu lebih dari satu tahun," ungkapnya.

Menurut Nur Hidayat untuk memastikan tiga gerai hingga kantor KDMP Bangunharjo beroperasi, akan digelar berbagai kegiatan hingga pasar murah yang dibuka oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih pada 5 Oktober mendatang.

‎"Kita ingin masyarakat tahu bahwa KDMP Bangunharjo sudah buka setiap hari dan siap memberi pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

Sementara Lurah Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Pardiyana mengaku hingga saat ini masih mencari anggota koperasi khususnya koperasi simpan pinjam. Berdirinya koperasi simpan pinjam butuh modal banyak sehingga juga butuh anggota koperasi yang jumlahnya juga banyak.

"Nah kita justru punya pemikiran koperasi simpan pinjam KDMP akan kita buka di Pasar Jodog. Di pasar kan banyak pedagang dan pembeli menjadi potensi untuk dijadikan sebagai anggota koperasi. Namun, sejauh ini baru proses dan belum resmi dibuka koperasi simpan pinjamnya," ungkapnya.

‎Pardiyana mengaku masih gamang jika modal diperoleh dari perbankan, sebab untuk mengembalikan pinjaman cukup berat meski bunganya murah. Suatu saat jika simpan pinjam macet harus ada pihak yang bertanggung mengembalikan pinjaman.

‎"Lurah itu kan jadi pengawas di KDMP simpan pinjam, kalau lurah harus bertanggungjawab mengembalikan pinjaman, sangat berat bagi lurah. Apalagi jika berurusan dengan aparat penegak hukum," ungkapnya.

Sementara itu, ‎Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul, Mahardi Badrun mengaku hingga saat ini 75 kalurahan sudah melengkapi syarat kelembagaan koperasi, tetapi belum semua KDMP di Bantul membuka gerainya.

"Ya silakan cek saja ke tingkat kalurahan, apakah seluruh gerai KDMP di 75 kalurahan sudah buka semuanya, meski hanya satu gerai saja," ungkapnya.

Saat dikonfirmasi tentang jumlah KDMP yang beroperasi di Bantul, Mahardi menyatakan hanya empat atau lima yang buka. "Kalau ada KDMP yang buka paling hanya empat hingga lima KDMP di seluruh Bantul," ungkapnya.

Mahardi Badrun yang merupakan Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong mengaku akan membuka gerai usaha simpan pinjam dan rental mobil tetapi sejauh ini mengalami kendala terkait keanggotaan koperasi. Sebab tidak semua warga Kalurahan Seloharjo bersedia menjadi anggota KDMP simpan pinjam atau rental mobil.

‎"Kalau modal mau pinjam di bank milik pemerintah kemudian dalam perjalanannya KDMP merugi dan tidak bisa menyicil pinjaman bank, maka siapa yang harus bertanggung jawab. Apakah lurah atau siapa? Ya kalau dibebankan lurah pasti banyak lurah gamang untuk menjalankan KDMP," katanya. ‎