Dibukanya Blokir Anggaran Harapan bagi 5.800 Pekerja Hotel di DIY

Hingga awal Mei 2025, sekitar 5.800 pekerja hotel dan restoran di DIY masih berstatus dirumahkan tanpa menerima upah. Hal itu disampaikan oleh Deddy, yang menyebut kondisi ini terjadi akibat efisiensi yang dilakukan sejumlah hotel, mulai dari kelas non-bintang hingga bintang lima.

Efisiensi tersebut, kata dia, dilakukan sejak awal tahun menyusul minimnya kegiatan dari kementerian dan lembaga pemerintah. Selama anggaran pemerintah diblokir, Deddy menyebut belanja negara untuk sektor MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) di DIY praktis terhenti. Ia menyebut MICE selama ini menjadi salah satu sumber pemasukan utama bagi hotel dan restoran di DIY, terutama di kategori bintang tiga ke atas.

"Kemarin saya berpikir dampaknya hanya bintang tiga, empat, lima, tapi ternyata di bintang dua, satu, dan non-bintang juga berdampak. Karena perputaran uangnya tidak berjalan secara maksimal, daya beli masyarakat menjadi rendah," ujar dia.

Kendati, Deddy menegaskan bahwa pemanggilan kembali para karyawan hotel yang saat ini dirumahkan baru bisa dilakukan jika sudah ada tanda-tanda pemulihan reservasi maupun kegiatan MICE dari kementerian.

"Otomatis akan kita panggil yang sekitar 5.800-an orang itu. Tapi kan kran (anggaran pemerintah) dibuka itu kan tidak langsung reservasi kan, pasti melalui proses. Nah, itu kita menunggu itu," ujar dia.

Ia berharap kementerian dan lembaga pemerintah bisa segera merealisasikan anggaran belanja mereka di sektor jasa, khususnya dengan menggunakan layanan hotel dan restoran.

Deddy juga mengungkapkan bahwa peran sektor swasta dalam mendukung kegiatan MICE saat ini masih terbatas, karena mereka turut melakukan efisiensi anggaran.

"Saya minta anggaran itu segera dibelanjakan dan reservasi di hotel-hotel kami," ucap dia.

Deddy menyampaikan bahwa tingkat reservasi hotel di DIY mulai menunjukkan peningkatan pada Mei 2025, yakni mencapai 45 hingga 50 persen. Dengan adanya dua hingga tiga momen libur panjang, PHRI menargetkan tingkat okupansi bisa terus meningkat.

"Kita berharap itu nanti akan meningkat karena liburannya cukup banyak dan harapan kita sangat besar untuk Mei ini target kita (okupansi) 80 persen," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah telah mencabut blokir anggaran dari 99 kementerian dan lembaga senilai Rp86,6 triliun. Kebijakan ini dilakukan setelah efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dinyatakan selesai.

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2025 yang digelar di Jakarta, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan penyelesaian Inpres tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto pada 7 Maret 2025.

Setelah laporan itu, Menkeu meminta persetujuan Presiden untuk melakukan refocusing, relokasi, dan membuka blokir anggaran agar belanja kementerian dan lembaga bisa diarahkan sesuai prioritas pemerintah.