Sleman, IDN Times - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebut sektor transmigrasi bakal mengalami kemajuan jika Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi presiden.
Pernyataan bernada kampanye yang disampaikan oleh Abdul Halim saat memberikan sambutannya di acara Rakornas Transmigrasi Tahun 2023 dan Pembekalan Mahasiswa KKN di Universitas Gdjah Mada (UGM), Selasa (16/5/2023).
Di awal sambutannya, Abdul Halim bahkan memperkenalkan Cak Imin yang tak lain adalah adiknya sebagai calon presiden (capres) 2024, Wakil Ketua DPR RI dan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014.
Abdul Halim menyampaikannya di depan peserta rakornas, perwakilan dari Pemda DIY, jajaran Kementerian dan lembaga, rektorat kampus, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Perhimpunan Anak Transmigrasi RI (Patri), hingga mahasiswa KKN UGM. Selain itu, juga hadir kepala daerah penerima penghargaan program transmigrasi, serta sejumlah kader PKB.
"Kenapa beliau kita undang hari ini, karena banyak hal ingin kita titipkan ke beliau, baik sebagai Wakil Ketua DPR RI maupun sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024," kata Abdul Halim.
Abdul Halim mengungkap alasan Cak Imin diundang ke acara yakni demi menjembatani kebutuhan masyarakat menyangkut sektor transmigrasi. Abdul Halim menyebut reformasi kebijakan di bidang transmigrasi bisa terpenuhi apabila Cak Imin yang juga merupakan Ketua Umum PKB itu terpilih jadi presiden.
"Kebutuhan warga masyarakat untuk transmigrasi masih sangat luar biasa banyaknya. Itulah makanya kami sangat berharap dukungan dari Pak Muhaimin Iskandar selaku wakil ketua DPR RI yang juga sekaligus calon presiden," katanya.
"Sehingga ketika beliau jadi presiden, tentu transmigrasi akan jauh lebih bagus dan akan dilakukan reformasi dan upaya-upaya pembaharuan dalam kebijakan transmigrasi," lanjut Abdul Halim.
Diungkapkan Abdul Halim, saat ini terdapat lebih dari 5 ribu KK yang masuk dalam daftar tunggu transmigrasi khusus Jawa dan Bali. Pemerintah, menurutnya, tak ingin menjadikan program transmigrasi sekadar sarana memindahkan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karenanya, negara kini mengedepankan penyusunan program transmigrasi sebaik mungkin sembari memenuhi antusiasme publik.
Abdul Halim pun meminta dukungan kepada Cak Imin terkait perubahan undang-undang demi mewujudkan lahan transmigran secara komunal. Kementeriannya sendiri diklaim telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Mohon dukungannya Pak Muhaimin adalah perubahan undang-undang dan peraturan di bawahnya undang-undang. Misalnya, kepemilikan lahan secara komunal, itu sangat penting hari ini," imbuh dia.
Perubahan citra transmigrasi juga Abdul Halim dorong lewat pengalihan pertanian konvensional atau tradisional ke mekanisasi pertanian. Kementeriannya kini tengah mengusulkan luasan lahan yang diserahkan kepada transmigran dari minimal 2 hektare menjadi 3 hektare.
"Minimal 3 hektare yang diserahkan kepada warga trans, tapi masih bersifat komunal. Nah beberapa hal ini tentu tidak bisa dilakukan tanpa perubahan undang-undang," tuturnya.