Yogyakarta, IDN Times - Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Dema UIN Suka) mengkritik proses pemilihan rektor kampusnya yang ditentukan langsung oleh Menteri Agama RI.
Kritik itu mengemuka dalam acara Dialog Terbuka Bakal Calon Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Selasar Multi Purpose Kampus UIN Yogyakarta, Senin (27/5/2024).
Ketua Dema UIN Suka, Thoriqotur Romadhani, berujar pihaknya menilai penunjukan rektor oleh Menteri Agama mengabaikan prinsip transparansi karena juga tak melibatkan unsur atau elemen kampus.
Ketentuan ini, kata Thoriq, diatur sejak tahun 2015, yang mana menurutnya, sosok rektor UIN Suka terpilih nantinya tergantung pilihan Menteri Agama.
"Secara aturan di peraturan menteri agama itu pemilihan rektor itu dipilih langsung oleh Menteri Agama, jadi tidak ada keterlibatan dari stakeholder yang ada di kampus," ujar Thoriq.
"Mereka (rektor terpilih) kan kacung dari menteri. Artinya semua yang dipilih oleh menteri itu yang bakalan diinstruksikan oleh menteri," sambungnya.
Thoriq menambahkan, ia dan para mahasiswa kampusnya berharap stakeholder di UIN Suka bisa kembali dilibatkan dalam proses pemilihan rektor layaknya sebelum 2015 lalu. Apabila tak dikembalikan seperti dulu, maka pihaknya meyakini pemilihan rektor di UIN Suka hanya formalitas semata.
""Proses ini seharusnya ditentukan oleh kita semua bukan ditentukan satu orang atau dua orang. Atau ditentukan (hanya) Gus Men (Menag) dan Gusti Allah," ujar Thoriq.
"Formalitas dan semena-mena pastinya. Itu akan menunjukkan nepotisme semata, tergantung siapa yang dekat dengan menteri, ya itu yang bakalan dipilih," lanjut dia.
Menurut Thoriq, sekarang ini ada 13 calon rektor UIN Suka termasuk Almakin selaku petahana. Dia percaya 12 calon rektor cuma 'calon bayangan' saja, karena ada keyakinan Almakin bakal terpilih lagi menimbang reputasinya selama menjabat.
"Informasi yang kami dapatkan sih demikian apalagi beliau mampu menjaga stabilitas yang ada di UIN kan artinya stabilitas bukan semata-mata tidak ada masalah atau tidak ada kasus di UIN, tapi mampu menutupi kasus," imbuhnya.
Almakin sendiri diundang dalam diskusi ini, tetapi yang bersangkutan tidak hadir.
Sementara itu, pemilihan rektor yang tak transparan ini juga dikhawatirkan bakal berdampak pada kebijakan kampus. Salah satunya adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Thoriq berujar, UIN Suka dulu punya reputasi perguruan tinggi paling terjangkau di Yogyakarta. Tapi, label kampus rakyat ini lambat laun mulai pudar seiring terus meningkatnya biaya UKT.
"Hari ini sudah berbeda tidak lagi, sekarang kampus ini menjadi kampus yang mahal dan milik para pejabat," katanya.
Ia merinci, UKT tertinggi di UIN Suka sekarang berkisar antara Rp9 juta sampai Rp10 juta dan termurah di angka Rp400 ribu.
Dengan kondisi saat ini saja, menurut Thoriq, sudah banyak mahasiswa yang dikenai nominal UKT tak sesuai kemampuan. Itu diketahui berdasarkan hasil sampling 300 responden, di mana 82 persen dari mereka menyatakan tidak puas dengan sistem penentuan UKT.
Belum lagi, lanjut Thoriq, ada kekhawatiran angka itu masih bisa naik menimbang kampusnya saat ini tengah membangun gedung baru di Pajangan, Kabupaten Bantul.
"Kemarin kita lihat Kampus Pajangan itu pelunasannya itu menggunakan dana UKT, yang kisaran itu sampai miliaran ratusan miliaran. Iya (khawatir naik) karena ini targetnya sebentar lagi memang Kampus Pajangan ini diasumsikan bakal selesai tahun 2027," ungkapnya.