Yogyakarta, IDN Times - Guru Besar UGM Bidang Geopolitik Timur Tengah, Siti Mutiah Setiawati meminta Pemerintah RI memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Teluk saat ketegangan kawasan Timur Tengah meningkat.
Menurutnya, langkah evakuasi jauh lebih mendesak dibandingkan ambisi Indonesia lewat Presiden Prabowo Subianto untuk berperan sebagai mediator dalam konflik antara Amerika Serikat-Israel, dan Iran yang kini tengah terlibat perang.
Siti melihat, langkah paling mendesak saat ini adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang berada di kawasan konflik.
"(Upaya) yang sangat dekat ini adalah menyelamatkan penduduk warga Indonesia di sana. Saya itu punya mahasiswa-mahasiswa yang suaminya itu kerja di wilayah teluk, di Iran, di Iran gitu ya. Itu mereka ya di Facebook itu sudah bilang doa suamiku gitu ya," kata Siti.
Kawasan Teluk, menurutnya merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di dunia. Ia mengingatkan jumlah PMI di kawasan tersebut sangat besar, bahkan saat Siti menjadi satgas pengawas pekerja migran lima tahun lalu, jumlahnya mencapai tiga juta orang.
Jumlah tersebut tidak hanya mencakup pekerja sektor informal, tetapi juga tenaga profesional. "Itu PMI yang unskilled worker, yang skilled worker juga banyak," sambung dosen Fisipol UGM itu.a.
Lebih lanjut, ia menjelaskan kawasan Teluk mencakup sejumlah negara dengan konektivitas penerbangan internasional yang sangat penting bagi mobilitas WNI.
"Semua negara teluk itu punya pesawat, punya apa ya maskapai kan, punya maskapai, kok pesawat. Punya maskapai, Qatar Air, Emirates, Etihad, kemudian Gulf Air, Saudia," kata Siti.
Maskapai tersebut menjadi penghubung utama penerbangan internasional dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun dalam situasi konflik yang memanas, aktivitas penerbangan di kawasan tersebut mulai dibatasi, bahkan ditangguhkan operasionalnya.
"Jadi sekarang terhenti semua, karena ini jadi target Iran untuk diserang. Jadi target Iran untuk diserang jadi mereka enggak berani menerbangkan maskapainya gitu ya," ujar Siti.
Kondisi ini, menurutnya kemungkinan membuat banyak warga Indonesia tertahan di sana. Siti menekankan situasi keamanan yang memburuk membuat banyak WNI di kawasan tersebut merasa khawatir.
"Jadi ini kan dia juga khawatir, biasanya dia dievakuasi di negara teluk lain. Lah ini yang harus kemudian kita siapkan, itu evakuasi warga sana," ungkap Siti.
Ia mengungkapkan pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebenarnya telah memiliki rencana evakuasi, tetapi belum disampaikan secara terbuka kepada publik. Hal itu menurutnya menimbulkan kebingungan.
Ia juga memahami tidak semua WNI ingin segera meninggalkan kawasan tersebut. Namun menurutnya pemerintah tetap menyediakan opsi evakuasi yang jelas.
"Jadi banyak ya juga yang enggak mau kita evakuasi tapi kan ada program untuk evakuasi," tegasnya.
Siti menegaskan keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah di tengah eskalasi konflik Timur Tengah. Menurutnya, langkah konkret seperti evakuasi dan perlindungan warga negara jauh lebih mendesak dibanding ambisi diplomasi untuk menjadi mediator dalam konflik besar kawasan.
Siti blak-blakan soal Indonesia yang tidak memiliki peluang realistis untuk menjadi penengah dalam konflik. Terlebih, dengan bergabungnya RI ke dalam keanggotaan Board of Peace (BOP), dengan AS dan Israel di dalamnya.
Selain netral, mediator juga harus dapat diterima oleh kedua belah pihak berseteru. AS dan Israel bisa saja menerima RI, tapi mungkin tidak dengan Iran.
Siti juga mengingatkan agar RI tak menutup mata dengan kegagalan Oman memediasi konflik. Padahal mereka juga punya pengaruh besar, selain kedekatannya dengan Iran lewat komunitas Syiahnya. Belum lagi kandasnya kesepakatan nuklir Iran atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama alias Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang dimediasi oleh negara-negara besar.
"Ini hitung-hitungan objektif ya, bukan merendahkan negara tadi. Bahwa kita itu ya dalam lingkaran kalau pusaran dunia itu kita memang sangat jauh dari inti ya, kita itu negara dunia ketiga, itu yang harus kita sadari," ujarnya.