Tekan Defisit, DPRD Bantul Merasionalisasi APBD Sampai Rp118 Miliar
Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo. (IDN Times/Daruwaskita)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - DPRD Kabupaten Bantul melakukan rasionalisasi APBD 2020 dari defisit sebesar 12,11 persen menjadi 6,9 persen. Hal ini sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Baca Juga: APBD Bantul Tahun 2020 Diketok, Defisit Anggaran Tembus Rp273 Miliar
1. Rasionalisasi anggaran APBD 2020 hingga Rp118 miliar
Pimpinan DPRD Bantul periode 2019-2024. IDN Times/DaruwaskitaKetua DPRD Kabupaten Bantul, Hanung Raharjo mengatakan untuk menekan angka defisit sebesar 12,11 persen menjadi 6,9 persen maka ada rasionalisasi anggaran sebesar Rp118 miliar dari defisit semula yang angkanya mencapai Rp273 miliar.
"Kita rasionalisasi anggaran sebesar Rp118 miliar agar defisit anggaran hanya mencapai 6,9 persen sesuai arahan atau evaluasi dari Gubernur DIY," katanya saat ditemui di Gedung DPRD Bantul, Senin (30/12).
2. Mobil dinas pimpinan DPRD dan camat turut dicoret
Ilustrasi mobil dinas. IDN Times/IstimewaMenurut Hanung, untuk merasionalisasi anggaran sebesar Rp118 miliar, ada beberapa program dengan nilai cukup besar yang dicoret. Di antaranya pembangunan gedung Rp25 miliar, perjalanan dinas Rp8 miliar, Penerangan Jalan Umum (PJU) Rp15 miliar, padat karya Rp4 miliar, pembelian tanah Rp10 miliar, mobil dinas Rp8 miliar, turnamen olahraga Rp2,7 miliar, BBM Rp2,5 miliar.
"Jadi baik anggaran untuk eksekutif dan legislatif juga kena rasionalisasi," ungkap politisi PDIP ini.
Bahkan, seragam anggota DPRD tahun 2020 juga dicoret. Namun, semua anggota DPRD menerima rasionalisasi tersebut.
"Ya, sementara kita pakai seragam lama ndak apa-apa demi defisit anggaran APBD 2020 hanya 6,9 persen saja," tuturnya.
3. Anggaran untuk rakyat kecil tak ada rasionalisasi
Program untuk pemberdayaan masyarakat kecil. IDN Times/DaruwaskitaLebih lanjut, Hanung mengatakan program-program yang langsung menyentuh masyarakat tidak ada yang dirasionalisasi.
"Jadi kita tetap berpihak kepada wong cilik," tutupnya.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Bantul Dapat Mobil Baru Meski APBD Defisit 12 Persen
