Pemkab Bantul Optimis Prevalensi Stunting 13 Persen Bakal Tercapai
Orang tua antri untuk memeriksakan kesehatan dan menimbang berat badan balitanya.(Dok.Diskominfo Bantul)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Penurunan kasus stunting menjadi salah satu program unggulan dari Pemerintah Kabupaten Bantul dengan target tahun 2024 prevalensi stunting mencapai 13 persen.
Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), prevalensi stunting berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SGGI) dalam kurun waktu 2019-2022 mengalami tren penurunan. Pada 2019, prevalensi stunting mencapai 18,5 persen, tahun 2021 sempat naik menjadi 19,1 persen, dan 2022, turun cukup signifikan menjadi 14,9 persen atau 4,2 persen.
Prevalensi stunting 14,9 persen ini menempatkan Kabupaten Bantul di peringkat kedua angka terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sedangkan terendah di Kota Yogyakarta dengan angka 13,8 persen.
Bagaimana langkah Pemkab Bantul agar kasus stunting tahun 2024 mencapai target prevalensi 13 persen?
1. 2 program Pemkab Bantul, sensitif dan spesifik
Kepala Bidang Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Kabupaten Bantul, dr. Abednego Dani Nugroho.(IDN Times/Daruwaskita)Kepala Bidang Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Kabupaten Bantul, dr. Abednego Dani Nugroho mengatakan, untuk mempercepat penurunan stunting terdapat dua langkah yang dilakukan, yakni sensitif dan spesifik. Langkah sensitif adalah, upaya secara dini agar tidak terjadi kasus stunting, sedangkan spesifik kepada penanganan kasus stunting atau yang beresiko stunting. Misalnya memberikan makanan bergizi dan susu kepada ibu hamil yang beresiko atau kepada anak yang mengalami stunting.
"Kalau langkah intervensi sensitif lebih banyak kepada pencegahannya misalnya memberikan obat penambah darah pada remaja putri, pendampingan kepada ibu hamil beresiko stunting hingga masa nifas serta pemberian bantuan makanan yang bergizi pada ibu hamil beresiko hingga anak stunting," ujarnya, Sabtu (11/11/2023).
2. Inovasi penurunan stunting yang dimiliki Pemkab Bantul
ilustrasi ibu hamil (IDN Times/Dhana Kencana)OPD melakukan inovasi seperti Kleting Kuning yakni Kelola Tingkat Gizi Kurang Stunting, Duta Bagiku yakni peduli balita gizi kurang atau kurus, hingga Gemarikan atau gemar makan ikan yang merupakan program dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
"Program inovasi itu berasal dari OPD yang terlibat dalam percepatan penanganan stunting di Bantul. Bahkan saat ini Pemkab Bantul juga menggelontorkan anggaran per padukuhan Rp50 juta per tahun yang salah satu tujuannya untuk penurunan stunting," terangnya.
Ditambah adanya Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berjumlah 406 tim dengan anggota sebanyak 1.218 orang. Tugas utama mereka adalah melakukan pendampingan pada orang yang beresiko stunting.
"Jadi sebenarnya langkah intervensi baik sensitif maupun spesifik sudah dilaksanakan semunya untuk bagaimana target yang diberikan yakni prevalensi stunting pada angka 13 persen," ucapnya
Baca Juga: Maling Pakaian Dalam di Bantul Mencuri karena Obsesi
3. Program penurunan stunting mendesak dilakukan
Anggota Komisi D DPRD Bantul, Eko Sutrisno Aji.(IDN Times/Daruwaskita)Anggota Komisi D, DPRD Bantul, Eko Sutrisno Aji mengatakan percepatan angka penurunan stunting di Bantul diakui sangat mendesak, apalagi anak yang terkena stunting tidak bisa disembuhkan jika tidak ada intervensi sejak balita, bahkan sejak perempuan akan menikah.
"Jadi saya kira langkahnya tidak hanya spesifik saja namun saat ini harus digencarkan langkah sensitif agar nantinya tidak ada ibu hamil beresiko tinggi melahirkan anak dalam kondisi stunting," ucapnya.
Baca Juga: 34 Jemaah Pengajian di Bantul Keracunan Usai Santap Tahu Guling
