Ma'ruf Amin: Kuota Haji 100.051 untuk Indonesia Patut Disyukuri
Ilustrasi jemaah haji di Asrama Haji. (ANTARA FOTO/Arnas Padda)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Gunungkidul, IDN Times - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, mengatakan pemberian kuota haji sebanyak 100.051 jemaah untuk Indonesia pada tahun 2022 perlu disyukuri. Sebab, Indonesia paling banyak memperoleh kuota haji oleh Arab Saudi dibandingkan negara lainnya.
"Ya kita syukurilah, kita terima karena dua tahun tidak ada yang naik haji," katanya di sela-sela peresmian Fasilitas Riset Pangan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sebagai Laboratorium Rujukan Riset Halal Indonesia di Gunungkidul, Jumat (22/4/2022).
Baca Juga: Ma'ruf Amin: Salat Idul Fitri Boleh Digelar dengan Prokes
1. Pemberian kuota haji merupakan kewenangan pemerintah Arab Saudi
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin (ANTARA FOTO/FB Anggoro)Menurut Ma'ruf, pembagian kuota haji adalah kewenangan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi sudah mengetahui jumlah jemaah haji yang boleh datang karena kondisi belum normal betul.
Dalam kondisi normal pemerintah Arab Saudi memberi kuota lebih dari 200 ribu. Namun untuk saat ini, Indonesia diberi lebih dari 100 ribu kuota haji itu patut disyukuri dan diterima.
"Kalau kita diberi kuota lebih tentu kita akan lebih bersyukur namun yang berhak memberi kuota adalah pemerintah Arab Saudi sehingga kita terima saja," ujarnya.
2. Pemberian kuota haji untuk Indonesia dinilai cukup istimewa
Ilustrasi Jemaah Haji (IDN Times/Umi Kalsum)Pemberian kuota lebih dari 100 ribu jemaah haji, lanjut Ma'ruf, dinilai cukup istimewa karena negara yang lainnya tak sampai 100 ribu. Kendati, kuota tersebut memang jauh dari kondisi normal.
"Ya akhirnya antrean naik haji semakin panjang. Yang dua tahun tidak terpenuhi, saat ini baru dapat dapat 100 ribu maka antrean akan molor lagi. Yang biasanya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan molor lagi," ucapnya.
3. Kemenag diminta lobi ulang syarat calon haji maksimal berusia 65 tahun
Anggota DPR RI, Esti Wijayati yang turut hadir dalam deklarasi mengatakan pasangan AHM-JP. IDN Times/DaruwaskitaSementara, anggota Komisi VIII DPR RI, Esti Wijayati mengatakan pemerintah melalui Kementerian Agama diminta untuk melakukan lobi ulang kepada pemerintah Arab Saudi terkait pembatasan umur calon jemaah haji.
"Persyaratan jemaah haji yang diberangkatkan usianya maksimal 65 tahun saja. Ini kebijakan dari pemerinah Arab Saudi dalam situasi pandemik yang belum selesai. Ya kita dorong Kemenag untuk lobi ulang terkait persyaratan tersebut," katanya.
Dengan adanya pembatasan syarat usia tersebut, Kemenag melalui kantor wilayah juga harus mulai bekerja untuk mendata ulang siapa saja dan berapa yang memenuhi syarat untuk diberangkatkan. Namun Esti melihat persyaratan pembatasan usia ini dimungkinkan menimbulkan ketidakpuasan bagi jemaah yang usianya di atas 65 tahun yang berharap bisa naik haji.
"Maka kita dorong pemerintah untuk lobi persyaratan umur. Tidak ada lagi pembatasan usia namun pada kondisi kesehatan sebelum diberangkatkan," tuturnya.
Terlepas dari itu semua politisi PDI Perjuangan ini pemerian kuota haji 100.051 jemaah patut disyukuri karena dua tahun sudah tidak ada ibadah haji akibat pandemik.
"Berapapun kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab disikapi dengan bijak karena memang secara keseluruhan kuota untuk jemaah di seluruh dunia baru dibuka 50 persen dibandingkan dua tahun lalu," pungkasnya.
Baca Juga: Pesta Paduan Suara Gerejawi Bakal Sedot 30 Ribu Wisatawan ke DIY
