China menjadi negara produsen halal terbesar di dunia, sementara Indonesia hanya berada di peringkat keempat.
Kesadaran UMKM dalam mengurus sertifikasi halal masih rendah, padahal potensi pasar halal dunia mencapai Rp21 ribu triliun.
Yogyakarta, IDN Times - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyebut Indonesia masih tertinggal dalam persaingan industri produk halal secara global.
Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim hanya menempati urutan keempat dalam peringkat negara produsen produk halal terbesar di dunia.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menuturkan, negara yang sekarang ini menduduki peringkat pertama dalam urutan negara produsen produk halal adalah China.
"Halal bukan lagi sekadar urusan agama, tetapi sudah menjadi lifestyle global, simbol kualitas, dan kesehatan. Ironisnya, negara produsen halal terbesar saat ini justru China, sementara Indonesia hanya berada di peringkat keempat," kata Haikal saat acara menghadiri Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal Indonesia, yang diinisiasi BPJPH dan diselenggarakan di Hotel Kimaya Sudirman Yogyakarta, Kamis (21/8/2025).
Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu menekankan pentingnya akselerasi sertifikasi halal bagi UMKM demi mendukung produk dari Indonesia mampu bersaing dengan barang dari negara asing.
Dia membeberkan saat ini hampir dua juta produk asing masuk ke Tanah Air. Menurut Haikal, sebagian besar bersertifikat halal, di sisi lain kesadaran pelaku UMKM dalam negeri masih rendah.
"Jika UMKM kita tidak segera mengurus sertifikasi halal, mereka akan tertinggal di pasar global," ungkapnya.
BPJPH mencatat, dari 66 juta pelaku usaha di Indonesia hanya sekitar 2,4 juta di antaranya yang memiliki sertifikat halal. Padahal, potensi pasar halal dunia mencapai Rp21 ribu triliun, sedangkan Indonesia baru menguasai sekitar 3,4 persen dari peluang itu.
Data itu menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim malah tertinggal dalam dunia pasar halal global.
Haikal menguraikan, setidaknya terdapat empat strategi percepatan yang harus ditempuh demi mengejar ketertinggalan, yaitu perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, penguatan sosialisasi, dan kerja sama lintas sektor.
"Jadikan halal sebagai mesin ekonomi bangsa, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat, UMKM Indonesia bisa tangguh, berdaya saing, dan menjadi pemain utama di pasar global," pungkasnya.