Kulon Progo, IDN Times - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membeberkan temuan ganjil dalam sejumlah laporan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur yang pulang ke Tanah Air.
Mereka pulang ke kampung halaman setelah bekerja sebagai pahlawan devisa negara, namun dengan kondisi fisik yang tak lagi utuh.
Sekretaris Utama BP2MI, Rinardi menyebut pihaknya menerima beberapa laporan para PMI asal NTT yang hanya memiliki satu ginjal saat kembali dari bekerja di luar negeri.
"Ada keanehan untuk pekerja migran kita yang berasal dari NTT. Mereka saat pulang dalam kondisi sehat maupun meninggal, itu rata-rata ginjalnya hilang satu," kata Rinardi di Yogyakarta Internasional Airport (YIA), Kulon Progo, DIY, Kamis (1/6/2023).
"Nggak tahu, di sana (luar negeri) dia menjualnya ginjalnya atau (jadi korban) perdagangan organ tubuh," sambungnya. Ditegaskan Rinardi, kondisi macam ini tidak ditemui selain para PMI asal NTT.
Mendapati temuan ini, BP2MI melapor ke Menko Polhukam Mahfud MD serta pemangku kepentingan lainnya agar segera diambil kebijakan.
Alhasil, digelar pertemuan melibatkan seluruh komponen dalam Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atas undangan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (30/5/2023) lalu.
"Di situ dijelaskan, ada 1.900 pekerja migran kita yang meninggal selama tiga tahun. Rata-rata setiap hari kami menangani dua peti jenazah," beber Rinardi.
"Itu (pekerja migran) dari semua daerah ada, jadi masing-masing daerah itu ada tenaga kerjanya dan di antara mereka ada yang pulang dalam kondisi sudah meninggal," lanjut dia.
Sebagian besar PMI itu meninggal saat bekerja di Malaysia dan Timur Tengah, utamanya Arab Saudi. Penyiksaan atau kerja paksa hingga melebihi 20 jam sehari, tanpa jaminan kesehatan sejak keberangkatan mereka ke luar negeri, ditengarai jadi pemicu kematian para PMI.
"Dan yang meninggal itu yang dulu berangkatnya non prosesural (ilegal), termasuk yang ginjalnya hilang," ungkap Rinardi.
Rinardi menambahkan BP2MI menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam hal pengawasan seluruh aktivitas berkaitan dengan PMI. Hal ini menimbang jumlah PMI di seluruh dunia yang terdata oleh pemerintah hanya separuhnya saja. Kata Rinardi, masih ada sekitar 4 jutaan yang luput dari monitoring alias melalui pemberangkatan jalur ilegal.
"Menurut data Bank Dunia tahun 2017 terdapat 9 juta pekerja migran kita di seluruh dunia. Yang kami catat secara resmi 4,7 juta, berarti kami anggap 4,3 juta yang dulu berangkatnya non-prosedural. Itu yang kami coba bisa tertibkan," tutupnya.