Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Program MBG dan Percepatan Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada 7-8 Maret 2026 di Sleman. (Dok. BGN)
Dalam sambutannya, Sony menegaskan bahwa makanan bergizi adalah hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas semestinya harus menjadi perhatian bersama. Pelaksanaan bimtek dinilai sangat strategis sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional lewat peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan.
Sony mengutarakan bahwa Program MBG saat ini telah berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang sangat besar, ditunjukkan dengan berdirinya lebih dari 25 ribu SPPG di seluruh Indonesia. Klaim dia, sebagian besar diinisiasi oleh mitra atau yayasan dari masyarakat.
Maka dari itu, lanjut Sony, peningkatan kapasitas SDM yang terlibat di dapur SPPG menjadi langkah penting untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga.
"Pelatihan penjamah makanan ini, salah satu persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan dengan SLHS ini kegiatan Program Makan Bergizi gratis atau produksi-produksi makan bergizi dilaksanakan pada satu tempat yang memang sarana-prasarananya itu sudah terjamin kebersihannya, kesehatannya. Makanya disebut laik higiene sanitasi kesehatan," paparnya.
"Di samping itu, acara ini juga untuk meningkatkan persentase TPP yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis SLHS. Kami juga memfasilitasi pemenuhan syarat mandiri inspeksi kesehatan lingkungan minimal 80 persen. Serta, mempercepat penertiban SLHS melalui pendampingan pendaftaran di sistem OSS," ungkapnya.
Kata Sony, poin standarisasi ini sangat penting, sehingga pihaknya mengarahkan kepada seluruh KSPPG untuk mengingatkan mitra-mitranya dari sejak dinyatakan operasional sampai 30 hari harus segera mendaftar untuk proses SLHS.
"Apabila 30 hari daftar saja belum, maka BGN akan suspend atau hentikan operasional SPPG," tegasnya.
Menurut Sony, hingga tadi malam tercatat sudah 25.061 SPPG yang sudah melewati inspeksi-inspeksi lapangan oleh jajaran Direktur Pemantauan dan Pengawasan.
"Langsung di sana diketahui ada beberapa SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. Baru kemudian langsung diberi SP, surat peringatan kesatu, surat peringatan kedua, dan ada juga yang langsung dihentikan," katanya.
Sony mengungkap salah satu temuannya waktu ia melaksanakan inspeksi ke lapangan di suatu provinsi. Dia melihat sendiri sarana prasarana dapur MBG yang kurang layak, dan saat itu juga pihaknya setop operasionalnya.
"Karena memang saranannya betul-betul tidak layak. Kita cek itu dari mulai sirkulasi udara, suhu ruangan seperti apa pada saat produksi, termasuk ipalnya. Ipal, ada yang ipal hanya berupa septic tank," tuturnya.
