Besok akan Dugusur, 5 PKL Gelar Tapa Pepe Mengadu kepada Sultan HB X

11 Nov 2019, 22:51 WIB

Lima PKL Gondomanan melakukan tapa pepe di depan Keraton Yogyakarta, 11 November 2019. IDN Times/Pito Agustin Rudiana

Yogyakarta, IDN Times – Budiono dan anaknya, yang sehari-hari menjadi tulang kunci. Agung, kemudian suami istri Sugiyadi dan Suwarni yang menjual bakmi, serta Sutinah penjual nasi rames duduk lesehan di atas konblok di sisi selatan alun-alun utara Yogyakarta, Senin (11/11).

Terik matahari yang menyengat menjelang tengah hari membuat mereka tetap bergeming. Kebaya yang dikenakan Sutinah dan Suwarni maupun peranakan yang dipakai Budiono, Agung, dan Sugiyadi dibasahi keringat. Sandal yang dikenakan di kaki beralih menjadi alas duduk untuk mengurangi panas yang menyengat.

“Kami datang untuk mengadu kepada Sultan (Raja Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X) karena besok Selasa (12/11) kios kami akan digusur,” kata Sugiyadi yang bersila di ujung timur menjelaskan tujuan ritual tapa pepe mereka.

Mereka adalah pedagang kaki lima (PKL) yang biasa mangkal di sisi barat Jalan Brigjend. Katamso, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Lahan tempat kios-kios mereka adalah tanah milik Sultan yang dihuni orang tua mereka sejak tahun 1960.

Mereka terancam digusur setelah pemilik toko mainan di belakang kios mereka, Eka Aryawan memperkarakan lokasi kios-kios mereka yang menghalangi akses ke toko. Tak tanggung-tanggung, proses hukum sampai ke Mahkamah Agung.

Seperti apa kasusnya?

1. Surat jadwal rencana pengosongan keluar akhir Oktober 2019

Kondisi salah satu kios yang akan digusur di Gondomanan Yogyakarta, 11 November 2019. IDN Times/Pito Agustin Rudiana

Budiono menyodorkan selembar surat kepada IDN Times. Surat tertanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Zulfahmi Anwar itu menyebutkan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan pada 12 November 2019 pukul 09.00.

Disebutkan eksekusi pengosongan Nomer 21/Pdt.Eks/2018/PN Yyk jo Nomer 86/Pdt.G/2015/PN Yyk jo Nomer 36/PDT/2016/PT Yyk jo Nomer 720 K/PDT/2017 terhadap tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya tanpa terkecuali berupa sebidang tanah pekarangan berdasar surat perjanjian pinjam pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Nomer 203/HT/KPK/2011 tanggal 26 November 2011 seluas 28 meter persegi di Gondomanan.

Sebidang tanah dan segala sesuatu di atasnya akan diserahkan kepada Eka Aryawan selaku penggugat yang berpekara dengan Budiono dan teman-temannya sebagai tergugat. Dan Zulfahmi lewat surat itu meminta tergugat secara sukarela menyerahkan obyek eksekusi sebelum tanggal pelaksanaan eksekusi.

“Sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak perlu melakukan upaya pengosongan secara paksa,” demikian tulis Zulfahmi.

Namun Budiono dan teman-temannya tetap bergeming. Mereka memilih mempertahankannya hingga waktu eksekusi tiba.

“Kami akan tetap bertahan. Entah besok seperti apa. Apakah akan didatangkan alat berat ke sini,” kata kuasa hukum PKL dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Budi Hermawan.

2. Di tahun 2013 kedua pihak pernah lakukan kesepakatan

Kesepakatan yang dibuat pihak PKL Gondomanan dan pengusaha pada 2013, 11 November 2019. IDN Times/Pito Agustin Rudiana

Pada 2013 lalu mereka telah melakukan kesepakatan dengan pihak Eka. Intinya, para PKL sepakat untuk memajukan lahan kiosnya lantaran lahan sisi belakang diklaim termasuk bagian dari lahan yang dikuasai Eka.

“Dari kios ukuran 4 meter x 5 meter menjadi 2,5 meter x 3 meter,” kata Budiono.

Sementara Eka menghuni bangunan di belakang kios untuk toko mainan dengan status hak guna bangunan (HGB). Dan dia mendapat surat kekancingan dari pihak keraton Nomer 203/HT/KPK/2011 seluas 73 meter persegi tanah Sultan untuk akses jalan. Lokasinya berada di belakang kios-kios lima PKL.

“Waktu itu sudah dilakukan pengukuran bersama. Lahan kios kami dipotong. Dan kami sepakat tidak saling ganggu,” kata Budiono.

Kelima PKL pun kembali berjualan. Namun Eka tiba-tiba menggunggat mereka ke Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 2016.

“Tak tanggung-tanggung, kami digugat secara perdata senilai Rp1,12 miliar,” ucap Budiono.

Di pengadilan tingkat pertama, para PKL kalah, tetapi gugatan Eka juga tak dikabulkan. Eka pun banding ke Pengadilan Tinggi pada 2017, lalu kasasi di Mahkamah Agung pada akhir 2017. Hasilnya, para PKL tetap kalah.

3. Tim hukum keraton menilai eksekusi itu keliru

Lima PKL Gondomanan yang akan digusur menggelar tapa pepe di depan Keraton Yogyakarta, 11 November 2019. IDN Times/Pito Agustin Rudiana

Tim hukum Keraton Yogyakarta, Achiel Suyanto justru mempertanyakan eksekusi yang akan dilakukan PN Yogyakarta. Bagi Achiel, tidak ada sengketa lahan di sana. Yang ada adalah sengketa hak antara Eka dengan PKL.

“Pengadilan kebablasan,” kata Achiel melalui sambungan telepon.

Lantaran lahan yang akan dieksekusi bukanlah milik Eka, melainkan milik keraton. Kekancingan diberikan untuk akses jalan, bukan untuk dibuat bangunan.

“Tak ada bangunan di sana. Apa yang mau dieksekusi?” tanya Achiel.

Dia pun menyayangkan langkah Eka mengajukan gugatan ke pengadilan. Mengingat lahan yang digunakan adalah milik keraton.

“Kekancingannya tinggal dua tahun lagi. Bisa dipertimbangkan dicabut,” kata Achiel.

Sementara PKL yang menggunakan tanah keraton untuk berjualan, diakui Budiono tidak mengantongi kekancingan. Pengajuan kekancingan pada 2010 ditolak Penghageng Panitikismo Keraton karena ada moratorium. Namun, Eka mendapatkannya kekancingan pada 2011.

“Dan kami tetap membayar pajak PBB sampai sekarang,” kata Budiono.