Berpotensi Potong Upah, Buruh DIY Tolak Permenaker Nomor 5 Tahun 2023
Yogyakarta, IDN Times - Majelis Pekerja Buruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MPBI DIY) menolak keras Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023. Permenaker tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global itu dinilai akan merugikan buruh.
"Dalam regulasi ini pemerintah mengizinkan industri padat karya berorientasi ekspor memotong gaji buruh atau karyawan hingga 25 persen dari gaji yang biasa diterima. Selain itu, boleh memangkas waktu kerja 1 hari dalam sepekan. Kami Majelis Pekerja Buruh Indonesia DIY menyatakan sikap menolak dengan keras," ujar Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, Rabu (22/3/2023).
1. Banyak merugikan buruh
Irsad menyebut ada sejumlah ancaman yang dapat ditimbulkan akibat Permenaker Nomor 5 tahun 2023, pertama mengurangi pendapatan buruh setiap bulan. Kedua, menurunkan daya beli pekerja/buruh.
"Memangkas hak pekerja/buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan upah layak. Mendiskriminasi upah buruh di sektor padat karya. Selain itu, memberikan tekanan psikologis bagi pekerja/buruh karena adanya pemotongan upah," ujar Irsad.
2. Kondisi buruh sudah berat
Irsad menyebut ekonomi masyarakat, khususnya pekerja/buruh, masih terpukul oleh pandemi COVID-19 dan penerapan sistem pengupahan yang merugikan usai disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR RI. Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh pekerja/buruh adalah kebijakan publik yang mampu melindungi hak normatif pekerja/buruh dan hak kewarganegaraannya.
"Negara harus hadir untuk melindungi pekerja/buruh dari kejahatan union busting, pemotongan upah, PHK, dan sistem kontrak, outsourcing yang tidak terkendali," ujar Irsad.
Ia mengatakan dalam rangka memperkuat industri nasional di tengah situasi ekonomi global yang rentan, pemerintah dapat membantu pengusaha dan dunia usaha pada umumnya melalui insentif pajak (penurunan nilai pajak badan, pajak ekspor, pajak penghasilan, dan lain-lain), serta insentif lainnya yang mendukung kegiatan operasional perusahaan seperti penjadwalan ulang pembayaran utang, dan sebagainya.
"Sehingga dalam pandangan sosiologi hukum, yang diperlukan adalah suatu regulasi yang mampu memperkuat industri nasional di percaturan ekonomi politik global tanpa harus memangkas hak pekerja/buruh seperti pemotongan upah yang menyulitkan pekerja/buruh untuk memenuhi standar hidup layak," ujar Irsad.
3. Tuntutan MPBI DIY
Berdasar berbagai pertimbangan yang ada. Irsad mengatakan MPBI DIY menuntut untuk mencabut Permenaker Nomor 5 tahun 2023. Tolak pengesahan Perppu Cipta Kerja. Meminta kenaikan upah buruh 60 persen. Memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja/buruh yang bergaji setara UMK dan UMP.
"Bangun perumahan pekerja/buruh. Berikan subsidi pendidikan bagi anak pekerja/buruh. Perkuat koperasi yang dikelola oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh," ungkap Irsad.