BEM KM UGM Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Pembelajaran Jarak Jauh

08 Sep 2021, 21:23 WIB

Sejumlah siswa-siswi mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui daring di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. (IDN Times/Bagus F)

Sleman, IDN Times - Pandemik COVID-19 yang melanda dunia mengharuskan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Meski sudah lebih satu tahun sistem PJJ dilakukan, BEM KM UGM masih menemukan sejumlah kendala dan kelemahan.

Presiden Mahasiswa BEM KM UGM, Muhammad Farhan menjelaskan banyak daerah di Indonesia yang fasilitasnya belum mampu menunjang pelaksanaan PJJ, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Selain itu, PJJ dianggap tidak efektif untuk mengajarkan nilai pendidikan pada pelajar.

"Sebagai contoh, nilai nilai kedisiplinan, etika, moral, dan juga nilai-nilai pendidikan lainnya yang hanya dapat diperoleh secara efektif melalui Pembelajaran Tatap Muka (PTM)," ungkapnya.

1. Infrastruktur pedesaan masih jauh tertinggal

Sejumlah siswa-siswi mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui daring di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. (IDN Times/Bagus F)

Farhan menjelaskan data peta jaringan infrastruktur internet pedesaan masih jauh tertinggal dibandingkan masyarakat perkotaan ataupun nasional. Pemerintah dinilai hanya terkesan menyamaratakan sebuah permasalahan pendidikan di Indonesia dengan satu solusi, yaitu pemberian bantuan kuota internet. Padahal, permasalahan fundamental dalam hal jaringan infrastruktur adalah fokus dalam permasalahan pendidikan saat ini.

"Lalu, para pelajar yang tak mempunyai gawai maupun tak ada koneksi internet yang baik, tetap tak akan bisa menikmati bantuan kuota internet yang digunakan untuk PJJ tersebut," terangnya.

2. PJJ tidak bisa seoptimal pembelajaran tatap muka

Ilustrasi siswa SMPN dan orang tuanya (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

Menurut Farhan sebaik apa pun metode yang dilakukan saat PJJ tidak akan bisa optimal dibandingkan PTM. Untuk itu pembelajaran tatap muka, menurutnya harus segera dilakukan.

Farhan menjelaskan Nadiem Makarim sudah mengisyaratkan penerapan PTM, namun ada syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah pengajar dan peserta didik sudah melakukan vaksinasi.

"Menurut data dari website resmi Kemedikbud, ada sekitar 4 juta dari total 6 juta guru dan tenaga didik sudah melakukan vaksinasi tahap 1 maupun 2. Sedangkan untuk peserta didik hanya sebesar 4 persen yang sudah melakukan vaksinasi, baik dosis 1 maupun 2. Jika pemerintah tidak mengebut pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, terutama bagi peserta didik, akan sangat lama untuk bisa diterapkan," jelasnya.

3. 4 hal yang harus dilakukan pemerintah

Foto hanya ilustrasi - Sejumlah siswa-siswi mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui daring di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. (IDN Times/Bagus F)

BEM KM UGM mengungkapkan agar pendidikan bisa lebih cepat untuk beradaptasi di tengah pandemik, pemerintah menuntaskan pandemik COVID-19 dengan menerapkan amanat Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan dengan indikator keberhasilan yang terukur atau mengadaptasikan pendidikan Indonesia mulai dari kurikulum adaptatif dan fasilitas dasar PJJ.

Kedua, pemerintah melakukan pemerataan fasilitas dan pelatihan kepada tenaga ajar di Indonesia agar kualitas pendidikan di indonesia dapat meningkat secara signifikan.

Ketiga pemerintah membangun infrastruktur jaringan internet yang merata di seluruh Indonesia, terutama untuk daerah terbelakang dan tertinggal agar mampu beradaptasi secara jangka panjang jika PJJ terpaksa tetap diterapkan.

"Keempat, mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga didik dan peserta didik sebagai syarat untuk pelaksanaan PTM," paparnya.