Bela Gibran, TKN Prabowo: Greenflation Bukan Pertanyaan Receh

22 Jan 2024, 13:00 WIB

Gibran Rakabuming Raka saat debat cawapres keempat di JCC pada Minggu (21/1/2024). (IDN Times/Tino Satrio)

Yogyakarta, IDN Times - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, melontarkan pertanyaan kepada Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, soal greenflation (inflasi hijau) yang kemudian menjadi viral, pasalnya Mahfud MD juga enggan menjawab kembali saat Gibran mengkonfirmasi. Meski sempat disebut pertanyaan 'receh' oleh Mahfud MD, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menilai pertanyaan tersebut merupakan satu hal yang penting.

Wakil Komandan Golf TKN Prabowo Gibran, Supriyanto, menyebut pertanyaan Gibran tentang greenflation atau disebut juga green inflation bukan pertanyaan receh dan mengada-ada seperti tanggapan yang disampaikan oleh Mahfud MD pada debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres), Minggu (21/1/2024).

"Ketika kita membahas kebijakan pemerintah yang secara hukum menjadi kebijakan negara terkait pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan ekonomi hijau (green economy) yang ramah lingkungan," ujar Supriyanto, Senin (22/1/2024).

1. Isu greenflation menjadi persoalan serius

Wakil Komandan Golf TKN Prabowo Gibran, Supriyanto. (Dok. Istimewa)

Supriyanto mengatakan greenflation dapat diartikan sebagai kenaikan harga akibat peralihan ke ekonomi hijau. Isu greenflation menjadi persoalan serius bagi Indonesia dalam masa transisi dari energi fosil ke energi terbarukan.

"Karena itu perlu regulasi pemerintah untuk mengantisipasi kebijakan transisi ekonomi hijau ramah lingkungan sebagai tuntutan global tersebut tidak menimbulkan green inflation pada kenaikan harga dan gejolak sosial. Kenaikan harga terjadi lantaran perusahaan mengeluarkan anggaran lebih untuk melakukan transisi energi mengingat biaya penggunaan energi hijau dianggap masih lebih mahal dibandingkan fosil," kata Ketua DPP Arus Bawah Jokowi itu.

2. Persoalan nyata saat ini

Mahfud Md dan Gibran dalam debat ronde keempat Cawapres 2024. (Youtube.com)

Supriyanto mencontohkan permasalahan ini dapat dilihat pada sektor kelistrikan nasional, mengenai tuntutan pengurangan emisi karbon pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sesuai tuntutan global mengurangi emisi karbon maka PLN wajib melakukan co-firing dari energi fosil seperti batubara ke energi biomassa sepwrti wood chip, wood pellet dan cangkang sawit, secara bertahap dari mulai 5 persen sekarang naik 20 persen hingga mencapai 100 persen, sepenuhnya tanpa energi fosil Net Zero Emissions.

Masalahnya, harga biomassa lebih tinggi dari harga batubara dan produksinya belum sebanyak batubara, sehingga secara bisnis bagi PLN biaya produksinya lebih tinggi. Maka dibutuhkan regulasi pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekonomi agar PLN tidak merugi tetapi harga listrik tidak membebani pelaku usaha dan rakyat.

"Sehingga tidak terjadi gejolak demonstrasi dan pemogokan nasional seperti kasus demonstrasi rompi kuning di Perancis seperti yang disinggung oleh Gibran dalam debat semalam. Kasusnya bermula dari Presiden Perancis menerapkan kebijakan pengurangan emisi karbon yang menekan sektor transportasi dengan pajak tinggi sehingga pelaku usaha transportasi dan sopir truk protes demonstrasi mogok berhari-hari secara massal," kata Supriyanto.

3. Ada aturan di Kementerian

Pasangan Prabowo dan Gibran tiba di JCC jelang debat Cawapres kedua pada Minggu (21/1/2024). (youtube.com/medcom id)

Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerbitkan aturan baru perihal pemanfaatan bahan bakar biomassa sebagai campuran bahan bakar pada PLTU. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023.

"Maka pertanyaan Gibran mengenai greenflation sangat penting untuk dijawab karena publik ingin mengetahui solusi mengatasi dan mengantisipasi gejolak di dalam negeri akibat kenaikan biaya-biaya produksi sektor energi ramah lingkungan. Kalau kita objektif apa yang dipertanyakan oleh Gibran kepada Prof Mahfud itu sangat relevan dengan tema debat dan bukan masalah receh mengada-ada tapi masalah yang sangat faktual dan substansial," tegas Supriyanto.