.jpg)
Sleman, IDN Times - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman mengklaim telah turun tangan menengahi permasalahan pabrik tekstil BUMN PT Primissima yang merumahkan ratusan karyawannya.
Disnaker juga mencoba mencarikan solusi bagi ratusan karyawan dirumahkan dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Termasuk mereka yang diputus hubungan kerja (PHK) tanpa mendapat pesangon penuh.
Kepala Disnaker Sleman, Sutiasih menuturkan, pihaknya sudah memberikan fasilitasi untuk kedua belah pihak berkonsultasi hingga mediasi. Antara para karyawan dan perusahaan, kata Sutiasih, juga sudah membuat kesepakatan menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja.
"Bipartit sampai ke mediasi dan berakhir ada kesepakatan, tapi ternyata belum bisa dipenuhi oleh PT Primissima. Sehingga mereka (karyawan) masih menuntut haknya untuk dipenuhi, tapi belum bisa karena belum ada dana," kata Sutiasih ditemui di kantornya, Sleman, DIY, Selasa (9/7/2024).
Tuntutan itu sendiri meliputi pesangon bagi 15 karyawan kena PHK serta gaji untuk ratusan pekerja yang dirumahkan. "Belum bisa memenuhi mereka yang PHK dan belum bisa membayar yang masih aktif untuk produksi juga," ujarnya.
"(Karyawan) dirumahkan tetap ditanggung walaupun sedikit. Itu aja nanti bisa bayar atau tidak, kurang tahu. Kami kan tidak bisa sampai kepada uang berapa yang dimiliki enggak bisa sampai intervensi ke sana," lanjut Sutiasih.
Sutiasih melanjutkan, sudah sejak lama keuangan PT Primissima menunjukkan tanda-tanda tidak sehat, dan tiga tahun terakhir semakin terlihat ketidakmampuan perusahaan keluar dari masalah ini. Apalagi sejak pandemi Covid-19 melanda.
Kata Sutiasih, butuh waktu untuk audit pula jika perusahaan menyatakan pailit, sedangkan para karyawan masih berharap bisa kembali bekerja nantinya.
"Kalau yang lain masih berharap perusahaan itu bisa beroperasional lagi, ini yang dirumahkan belum putusan hubungan kerja," ujarnya.
Sutiasih menambahkan, sekarang ini kewenangan PT Primissima sudah diambil alih oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
"Itu tinggal menunggu dari sana, manajemen sini bingung juga mau diajak bipartit juga belum siap. Intinya itu, kewenangan kami sudah kami laksanakan bersama pengawas. Kemarin kan rapat bersama pengawas ada perwakilan," imbuh Sutiasih.
"Harapannya hak pekerja bisa dipenuhi, diprioritaskan. Apalagi yang sudah enggak bekerja tapi yang dirumahkan juga kasihan, belum ada kepastian, sampai kapannya enggak tahu," pungkasnya.
IDNTimes telah berupaya menghubungi pihak PT Primissima, tapi sejauh ini belum mendapat respons.
Sebelumnya, K-SBSI DIY mengungkap PT Primissima, pabrik tekstil BUMN di Sleman merumahkan sekitar 500 karyawan bagian produksinya sejak 1 Juni 2024. Mulai saat itu juga, operasional perusahaan berhenti total.
Ratusan karyawan itu juga tidak menerima gaji sepeser pun selama dirumahkan. Sementara, gaji dua bulan terakhir, yakni Mei dan Juni 2024 belum juga dibayarkan perusahaan, termasuk asuransi lain seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Selain ratusan karyawan itu, ada pula 15 pekerja lain yang sudah terlebih dahulu dikenakan PHK pada November 2023 lalu. Pesangon mereka baru terbayarkan 30 persen dari total hak masing-masing.