Bawaslu DIY Minta Parpol Cegah Gesekan Saat Masa Kampanye

Menurut Sutrisnowati, untuk mencegah gesekan, masing-masing peserta pemilu perlu melakukan mitigasi sehingga potensi terjadi di lapangan bisa dicegah atau diminimalkan.
Sutrisnowati berharap manakala terjadi konflik akibat gesekan, masing-masing pihak mampu mengelola dan menuntaskan konflik secara persuasif dan cepat.

"Gesekan itu wajar terjadi, tetapi bagaimana mengelola konflik akibat gesekan tadi dilakukan dengan cara-cara yang legal dan berdasarkan regulasi," katanya.

Bawaslu DIY, kata Sutrisnowati, telah menggencarkan sosialisasi kepada parpol peserta pemilu mengenai mitigasi serta penyelesaian konflik secara cepat. Sutrisnowati menambahkan upaya penyelesaian konflik harus mengedepankan solusi menang-menang berbasis musyawarah atau kekeluargaan.

Petugas pengawas pemilu mulai level provinsi hingga kecamatan juga bakal diterjunkan untuk memantau serta membantu memediasi setiap konflik yang muncul di masa kampanye.

"Kalau tidak dikelola, potensi konflik pada 2024 itu sangat besar," ujarnya.

Sutrisnowati mengatakan selain saat kampanye rapat umum, potensi gesekan juga memungkinkan terjadi saat pemasangan alat peraga kampanye (APK). Gesekan bisa saja terjadi, kata Sutrisnowati, apabila APK dipasang menutupi APK pasangan calon lain atau tali baliho yang dikaitkan dengan baliho pasangan calon lain.

"Kami mengimbau peserta menaati segala peraturan yang ada pada tahapan kampanye, kemudian menaati tata cara berkampanye, tata cara pemasangan APK dan mengedepankan upaya persuasif ketika terjadi konflik berbasis hak," ungkapnya.
Konflik yang berbasis hak dalam hukum kepemiluan, kata Sutrisnowati, adalah sengketa antarpeserta pemilu yang dipicu hak peserta pemilu lainnya dirugikan secara langsung.