Bawaslu Bantul Libatkan Pemuda Awasi Tahapan Pilkada 2024
- Bawaslu Bantul menggandeng ormas kepemudaan untuk optimalisasi pengawasan tahapan Pilkada 2024.
- Kolaborasi dengan ormas kepemudaan diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan pilkada dan mendorong partisipasi pemuda dalam pengawasan.
- Potensi pelanggaran pilkada termasuk politik uang, netralitas ASN, hoaks, dan isu SARA menjadi fokus pengawasan Bawaslu Bantul.
Bantul, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul mengakui tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi setiap tahapan pilkada. Potensi pelanggaran dianggap cukup tinggi, terutama karena pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Bantul melibatkan petahana serta mantan lurah. Oleh karena itu, Bawaslu Bantul menggandeng ormas kepemudaan untuk turut mengawasi jalannya tahapan Pilkada 2024.
1. Bisa memberikan pemahaman apa yang boleh dan tidak dilakukan masyarakat dalam pilkada
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Bantul, Dewi Nurhasanah, menyatakan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengawasi pilkada, terutama dengan keterbatasan personel di Bawaslu. Salah satu yang diajak terlibat adalah ormas kepemudaan di Bumi Projotamansari.
"Kita buat peran dari ormas kepemudaan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pilkada. Apa yang dilarang, sanksinya, hingga mendorong masyarakat untuk mewujudkan pilkada yang aman dan kondusif," katanya, Rabu (23/10/2024).
"Adanya potensi pelanggaran di setiap tahapan pilkada ini butuh keterlibatan kaum muda agar pelanggaran bisa ditekan," tambah dia.
2. Libatkan pemuda agar pengawasan lebih optimal
Menurut Dewi, pemuda memiliki keunggulan dibandingkan dengan generasi yang lebih tua, terutama dalam hal produktivitas dan kemampuan untuk menggerakkan aksi sosial secara masif. Hal ini membuat ormas kepemudaan menjadi mitra yang strategis bagi Bawaslu Bantul dalam optimalisasi pengawasan pilkada.
"Kita akan melibatkan berbagai ormas kepemudaan, seperti ormas kepemudaan dari NU, Muhammadiyah, karangtaruna hingga organisasi kemahasiswaan yang ada di Bantul untuk turut serta terlibat dalam pengawasan tahapan pilkada," kata dia.
Selain itu, Dewi menambahkan, Bawaslu juga bekerja sama dengan Desa Anti Politik Uang di 18 desa di Bantul serta relawan pengawas partisipatif, dengan target satu relawan pengawas per dusun.
"Kita ingin pilkada Bantul ini berlangsung secara berintegritas dan tidak melanggar aturan yang ada," ucap Dewi.
3. Empat kerawanan pelanggaran dalam tahapan pilkada yang berpotensi terjadi
Dewi menjelaskan bahwa potensi kerawanan tertinggi dalam Pilkada Bantul adalah politik uang, netralitas ASN dan perangkat desa, serta penyebaran hoaks dan isu SARA.
"Kita punya catatan terjadinya politik uang, netralitas ASN dan perangkat desa serta penyebab hoax. Sedangkan untuk SARA sejauh jauh menurun dalam pemilu serentak kemarin dan diharapkan pada pilkada tidak ditemukan kampanye dengan SARA," ucapnya.
