Sleman, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen per 2025.
Kata Bahlil, ini dikarenakan kenaikan PPN telah diundangkan sehingga pemerintah wajib melaksanakannya.
Bahlil menuturkan, secara prinsip, presiden telah disumpah melaksanakan undang-undang (UU), demikian pula pemerintah yang memiliki mandat untuk menjalankannya.
"Presiden itu kan disumpah untuk menjalankan undang-undang. Nah, terkait dengan apa pun yang dilakukan dan diperintahkan oleh undang-undang," kata Bahlil di Pos Pengamatan Gunung Merapi, Kaliurang, Sleman, DIY, Minggu (29/12/2024).
"Maka saya pikir kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakannya," tegas dia.
Sementara, lanjut Bahlil, naiknya tarif PPN adalah amanat UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan tahun 2021. Lewat UU HPP ini disepakati tarif PPN naik secara bertahap naik mulai 2022 menjadi 11 persen. Kemudian naik jadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.
"Namun, Bapak Presiden Prabowo sangat menyadari bahwa ini akan harus mempertimbangkan dengan kebutuhan rakyat kemudian dicari jalan tengah," ucap Bahlil.
Jalan tengah itu, kata Bahlil, adalah ketentuan PPN 12 persen yang cuma menyasar barang-barang kategori mewah saja.
"Yang 12 persen itu yang barang-barang mewah saja, tetapi kalau yang menjadi kebutuhan rakyat dan sifatnya produk lokal itu tidak dikenakan 12 persen, artinya PPN-nya tetap 11 persen. Tapi kalau beli mobil, barang-barang yang mahal, itu dikenakan 12 persen," pungkasnya.
Pemerintah sebelumnya menyatakan akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen sesuai UU Nomor 27/2021 tentang UU HPP.
Pemerintah selain itu akan memberikan fasilitas PPN 0 persen untuk barang-barang pokok yang dibutuhkan masyarakat.
Rinciannya, kebutuhan pokok yang meliputi, beras, dagin, ikan, telur, sayur, gula konsumi. Kemudian jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, jasa rumah sederhana, pemakain air seluruhnya bebas PPN.
Bagaimanapun, rencana penerapan kenaikkan tarif PPN ini banyak ditolak oleh berbagai pihak, seperti tokoh publik, ormas, beragam kalangan masyarakat melalui petisi yang hampir tembus 200 ribu tanda tangan per Minggu (29/12/2024), hingga aksi turun ke jalan.