Sleman, IDN Times - Langkah Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace (BOP) kembali menuai sorotan di tengah serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran. Langkah tersebut dinilai membuat posisi Indonesia terlihat janggal di mata dunia.
Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Dafri Agussalim, menyebut dampak bergabung ke BOP sangat luas, baik secara ekonomi maupun politik. Ia bahkan menyebut Indonesia seperti “tertampar” secara diplomatik.
Menurut Dafri, Indonesia terkena dampak konflik global secara langsung dan tidak langsung. Kenaikan harga minyak hingga potensi gangguan hubungan dagang dengan negara Timur Tengah menjadi risiko nyata. Bahkan sektor ibadah umroh pun ikut terdampak akibat situasi keamanan kawasan.
Namun, sorotan utama Dafri tertuju pada dampak politik luar negeri. Ia menilai keanggotaan Indonesia dalam BOP, yang satu forum dengan AS dan Israel, justru membuat posisi Indonesia terlihat tidak lagi netral.
"Di luar itu, dampak politiknya, menyebabkan Indonesia misalnya, tanda kutip gitu ya, kita tercemar gitu ya nama baik. Masuk perangkap Trump dan Israel melalui keanggotaan kita di BOP itu, ya kan? Jadi begitu kita masuk, tiba-tiba dia menyerang, itu tamparan yang keras bagi politik luar negeri kita, ya kan?" kata Dafri ditemui di Balairung, UGM, Sleman, Senin (2/3/2026).
Menurut Dafri, situasi ini membuat posisi Indonesia di mata dunia menjadi tidak jelas, meninggalkan prinsip selama ini sebagai negara non-blok.
"Sekarang posisi kita ini tidak jelas di mata dunia. Itu kita itu dilihat sebagai tanda kutip gitu ya, negara yang pro Amerika dan Palestina. Setidak-tidaknya kita sudah meninggalkan posisi dasar kita sebagai negara non-blok, non-alignment, bebas aktif dan seterusnya. Jadi itu dampaknya sangat luas ke depan, menurut saya bagi citra, image, bahkan bargaining position kita di dunia internasional," paparnya.
Dafri menambahkah jika Indonesia ingin berperan sebagai mediator atau pemain dari dalam forum internasional, khususnya dalam konflik AS-Israel dan Iran ini, maka kredibilitas dan posisi tawar harus kuat. Presiden RI, Prabowo Subianto sebelumnya sempat menawarkan diri menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik ini.
"Mediator itu harus seorang yang tidak terlihat memihak di sana memihak di sini, dan punya kredibilitas. Kenapa kita mau menyelesaikan Aceh dulu menggunakan mantan menteri dari Finlandia dan seterusnya ya karena itu, orangnya dapat dipercaya," jelasnya.
Dafri merujuk pada sosok Martti Ahtisaari yang pernah menjadi mediator konflik Aceh karena dianggap netral dan kredibel.
Dafri juga menyoroti proses pengambilan kebijakan luar negeri yang ia nilai terlalu terpusat pada presiden. Sementara, lembaga seperti Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam konteks kesepakatan dagang strategis melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART), seperti tidak memainkan perannya.
"Nah, akar masalahnya itu memang ada di mohon maaf, di pusat pembuatan kebijakan ini. Saya melihat proses pembuatan kebijakan luar negeri kita itu sangat, presiden-sentris. Presiden ini seperti single player, semua kebijakan itu ada di tangannya. Kemenlu apa saja, departemen perdagangan itu seperti tidak memainkan peran," paparnya.
Oleh karenanya, Dafri menekankan pentingnya kebijakan berbasis kajian dan data. Menurutnya, keputusan strategis seperti masuk ke BOP atau menandatangani perjanjian tertentu semestinya melalui kajian akademik mendalam, bukan sekadar intuisi.
Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, Dafri menilai pemerintah perlu meninjau ulang keterlibatan Indonesia dalam BOP dan perjanjian terkait. Jika tidak, dampaknya bukan hanya sesaat, tetapi bisa memengaruhi citra dan posisi tawar Indonesia dalam jangka panjang.
"Tadi disebutkan saya berkali-kali, saya sampaikan pentingnya apa, evidence-based policy itu ya, di berbagai level. Tapi kalau ini enggak gitu. Presiden ini ngomong untuk politik luar negeri, dalam negeri juga, sehingga sering menimbulkan kekacauan ya begitu," pungkasnya.